BKKBN Sambut Baik Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambut baik wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) guna mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting.
 
"BKKBN menyambut baik wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam wawancara virtual yang diakses di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (21/6).
 
Hasto menambahkan, selain mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, cuti melahirkan selama enam bulan diharapkan dapat memperkecil risiko terjadinya kematian ibu dan bayi.
 
"Kalau diberikan cuti enam bulan maka perempuan yang sedang hamil bisa mengambil cuti sejak usia kandungan 36 minggu sehingga tidak banyak beraktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko pada kehamilannya," katanya.
 
Selain itu, kata dia, ibu yang baru saja melahirkan bisa fokus memulihkan diri serta fokus memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

Baca juga: 24,14% Masyarakat Rentan dan Umum Sudah Divaksinasi Booster

 
"Jika ASI eksklusif tercukupi maka cukup luar biasa, karena salah satu upaya pencegahan stunting adalah dengan pemberian ASI eksklusif,"
katanya.
 
Terkait hal tersebut, BKKBN akan menggencarkan sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif enam bulan guna mendukung wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan.
 
BKKBN akan menggencarkan advokasi dan edukasi mengenai dampak positif bagi kesehatan ibu dan bayi jika nantinya wacana cuti melahirkan selama enam bulan benar-benar diterapkan.
 
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU KIA bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.   

"RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera
selesai. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia," katanya.
 
Puan mengatakan hal itu terkait dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Kamis (9/6) yang menyepakati pembahasan lebih lanjut RUU KIA bersama pemerintah. (S-2)