PARA pemangku kepentingan di daerah didorong menerapkan sistem penerimaan siswa baru yang mengedepankan asas keadilan sesuai dengan kondisi sarana pendidikan yang dimilikinya. Berbagai upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan harus terus dilakukan.
"Dalam penerimaan siswa memasuki tahun ajaran baru, para pemangku kepentingan di daerah diharapkan menerapkan sistem yang mengedepankan asas keadilan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6). Sejumlah keluhan terkait sistem penerimaan siswa baru yang dinilai tidak adil di sejumlah daerah mengemuka.
Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta, misalnya, terdapat pro dan kontra terkait persyaratan PPDB di DKI Jakarta untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Rangkaian PPDB DKI Jakarta 2022 dianggap memiliki beberapa kelemahan yang dinilai para orangtua siswa tidak adil lewat penerapan antara lain batasan usia, zonasi sesuai tempat tinggal siswa, dan prestasi.
Penerapan sejumlah kriteria seleksi tersebut tidak diimbangi meratanya kualitas sekolah yang tersedia sehingga dinilai menimbulkan ketidakadilan. Keluhan para orangtua, menurut Lestari, harus segera direspons dan dicari titik temu pemecahan masalahnya oleh para pemangku kepentingan agar sistem penerimaan siswa baru di setiap daerah semakin baik dari waktu ke waktu.
Baca juga: Bangga Budaya Lokal demi Perkuat Nasionalisme Anak Bangsa
Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap tahapan proses penerimaan siswa baru di setiap daerah, yang merupakan bagian dari pembangunan pendidikan nasional, mengalami perbaikan menuju penyempurnaan sistem pendidikan di Tanah Air. Sistem penerimaan siswa baru, ujar Rerie, diharapkan menerapkan asas keadilan sesuai dengan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki masing-masing daerah.
Kondisi kualitas tenaga pengajar dan sarana pendidikan di daerah yang belum merata, diakui Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menjadi salah satu kendala sulitnya menerapkan asas keadilan dalam penerimaan siswa baru. Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, sangat berharap para pemangku kepentingan di daerah memprioritaskan peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pembangunan sarana pendidikan yang memadai. Dengan meratanya kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah, diharapkannya potensi penerapan sistem penerimaan siswa baru yang berkeadilan akan semakin besar. (OL-14)
