KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta kepala daerah Mamuju, Sulawesi Barat menetapkan status tanggap darurat bencana guna merespons gempa bumi 5,8 Magnitudo yang terjadi pada Rabu (8/6). Pemda setempat juga diminta membentuk pos komando (Posko) tanggap darurat penanganan bencana yang diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.
Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo. "Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu,” kata Suharyanto dalam keterangan resmi, Jumat (10/6).
Dia pun mewantiwanti jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Selain itu, Suharyanto mengimbau agar pemerintah daerah dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Mamuju terkait dengan fenomena gempa bumi 5,8 Magnitudo yang terjadi.
“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” jelas dia. Pasalnya, berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma dari peristiwa gempabumi M 6.2 yang terjadi pada awal 2021. Di samping itu, kabar tidak benar terkait gempabumi susulan yang lebih besar beredar luas dari mulut ke mulut di tengah masyarakat.
Hal itu perlu diluruskan oleh pemerintah daerah dan BMKG bahwa gempabumi Mamuju yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berpotensi tsunami dan minim gempa susulan. "Sehingga bagi masyarakat yang masih mengungsi diharapkan untuk tidak larut dalam kepanikan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Kepala BNPB menitipkan pesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana. Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.
“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” pungkas Suharyanto. (H-1)
