Ramai Netizen Kangen Sutopo, Pengamat Kritik Pernyataan Kepala BNPB 

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyesalkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut bahwa situasi bencana di Sumatera hanya mencekam di medsos. Sebelumnya netizen di media sosial menyebut rindu akan sosok Juru Bicara BNPB Alm.Sutopo Purwo Nugroho.

Menurut Jamiluddin, pernyataan tersebut tidak mencerminkan standar komunikasi publik yang semestinya dijaga pejabat negara. Ia menekankan pejabat publik wajib menyampaikan informasi yang berbasis pada fakta. 

“Sebagai pejabat publik, seharusnya Suharyanto menyampaikan informasi  publik berdasarkan fakta. Sebab, dalam komunikasi publik setidaknya informasi yang disampaikan seyogyanya akurat, lengkap, relevan, tepat waktu, dan empati,” ujar Jamiluddin kepada Media Indonesia pada Selasa (2/12).

Baca juga : Banjir di Sibolga dan Tapanuli Raya, BNPB Buka Akses Jalan Terputus

Jamiluddin menilai sejumlah aspek komunikasi publik diabaikan oleh Suharyanto. Ia mencontohkan bahwa tingginya jumlah korban jiwa lebih dari 600 orang seharusnya sudah cukup menggambarkan betapa seriusnya situasi di Sumatera.

“Aspek abaikan fakta akurat misalnya, dengan korban tewas sebanyak 604 jiwa tentu menggambarkan mencekamnya bencana Sumatera. Korban jiwa sebanyak itu tentu menggambarkan dahsyatnya bencana tersebut,” imbuhnya. 

Menurutnya, pernyataan BNPB juga tidak lengkap sehingga membingungkan publik. Ia menilai Suharyanto terkesan tergesa-gesa menyampaikan informasi tanpa dukungan data yang cukup.

Baca juga : Efisiensi Anggaran BNPB, Alokasi Pengadaan Alat di Daerah Berkurang

“Pernyataan Suharyanto juga tidak lengkap, sehingga membingungkan publik. Hal ini terjadi karena Suharyanto menyampaikan informasi bencana tergesa-gesa. Ingin cepat menyampaikan informasi, tapi belum didukung data yang cukup,” ujarnya.

Informasi Dinilai tidak Relevan dan Mengabaikan Empati

Jamiluddin mengatakan informasi yang disampaikan BNPB menjadi tidak relevan bagi publik yang sedang cemas dan menantikan fakta soal kondisi lapangan.

“Publik ingin mengetahui detail bencana, tapi informasi yang diterima justru soal mencekam. Informasi seperti ini tidak dibutuhkan publik yang lagi cemas,” jelasnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai penyampaian informasi tersebut juga tidak tepat waktu dan kurang empati.

“Informasi tidak mencekam juga disampaikan tidak tepat waktu dan mengabaikan empati. Sebab, informasi tersebut pada saat itu tidak dibutuhkan atau tidak relevan bagi publik. Informasi tersebut justru melukai perasaan sebagian besar publik,” ujarnya.

Jamiluddin menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya tidak membuat pernyataan yang menyakiti publik di tengah bencana. Oleh karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi posisi Kepala BNPB.

“Karena itu, Presiden Prabowo Subianto seyogyanya mengevaluasi Suharyanto sebagai Kepala BNPB,” tegasnya.

Evaluasi itu, menurutnya, penting agar pejabat publik lebih berhati-hati dan memiliki pedoman komunikasi publik yang jelas. (H-4)