Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MERUJUK pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan.
Guru PPPK hampir serupa, memiliki perjanjian kontrak yang biasa diterapkan pada perusahaan swasta. Guru PPPK dikontrak selama minimal setahun dan diperpanjang paling lama 30 tahun, tergantung kondisinya.
“PPPK ini ya sistemnya memang outsourcing. Standar seleksinya nanti sesuai dengan jabatan atau posisi yang direkrut,” kata Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektifitas Kelembagaan Sesditjek GTK Kemendikbud Ristek Adhika Ganendra, Rabu (8/6).
Adhika menyampaikan acuan seleksi guru PPPK bisa menggunakan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Acuannya UU 14 dan UU ASN yang mana harus memiliki manajerial dan sociocultural. Sebenarnya kedua UU itu sama, beririsan. Kalau UU ASN kan bilangnya, punya kompetensi teknis, punya kompetensi menajerial dan sociocultural, kalau UU 14 itu kompetensi teknisnya itu maksudnya kompetensi professional dan pedagogi. Itu di UU 14 yang dimaksud dengan manajerial dan sociocultural itu berarti gurunya di UU No. 5 itu berarti setara dengan sosial dan kepribadian,” tutur Adhika.
Baca juga: Permen PAN-RB Mudahkan Guru Honorer dengan 'Passing Grade' Jadi ASN PPPK
Adhika pun menuturkan gaji yang dikeluarkan untuk guru PPPK berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alasannya, imbuh dia, guru di bawah pemerintah daerah sehingga pembayaran gaji dari pemerintah daerah.
“Pembayarannya Pemda. Guru kan otonomi daerah, punya Pemda,” tukasnya.(OL-5)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut pengajuan red notice untuk Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Nadiem Makarim tengah dalam proses.
Menjelang HUT ke-80 RI, Kemendikbudristek merilis panduan resmi penulisan ucapan kemerdekaan yang tepat. Hindari kesalahan umum ini.
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Masih banyak pekerja yang masih berada dalam status kerja kontrak, outsorcing, bahkan banyak juga pekerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial.
Sistem outsourcing atau alih daya selama ini menjadi solusi efisiensi bagi berbagai perusahaan di Indonesia.
Penghapusan outsourcing tanpa perbaikan menyeluruh berisiko mendorong pekerja formal berpindah ke sektor informal yang kurang terlindungi.
Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus outsourcing. Outsourcing dinilai sebagai bentuk perbudakan modern. pEnghapusan sistem alih daya ini realistis demi keadilan para pekerja
Prabowo Subianto berencana menghapus outsouring. Namun langkah strategis dalam menangani persoalan alih daya atau outsourcing bukan menghapus sistem. Melainkan membatasi penerapannya.
May Day harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi demi kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved