PGRI Serukan Dialog Bahas RUU Sisdiknas

PEMBAHASAN Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diharapkan terus dikawal dengan mengutamakan dialog serta melibatkan pihak-pihak terkait. Tujuannya, agar menghasilkan UU yang  komprehensif membuat dunia pendidikan di Tanah Air lebih baik. 

"Itu sebabnya PGRi selalu bersifat kritis dan terbuka untuk melakukan dialog secara terbuka melibatkan banyak pihak terkait, " kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rasyidi pada Halalbihalal di Gedung Guru, Jakarta, Sabtu (21/5). Halalbihal tersebut juga digelar secara daring.

Unifah yang juga Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) menilai proses RUU Sisdiknas tampak tergesa-gesa.

Rancanhan beleid menjadi perhatian PGRI agar persoalan-persoalan penting menyangkut masa depan bangsa itu sebaiknya didiskusikan secara terbuka melibatkan para ahli dan masyarakat agar menjadi pedoman dan arah bagi kelangsungan Pendidikan yang bermutu. 

"Saya melihat pembahasan RUU Sisdiknas seperti dipaksakan bahkan didesak untuk masuk prolegnas di DPR," ungkapnya.

Unifah menengarai jika RUU Sisdiknas dipaksakan pengesahannya akan banyak pihak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bukankah hal ini akan menyedot energi kita semua. Jika MK membatalkan maka akan merugikan kita semua karena telah tersedot oleh waktu, dan biaya yang besar. Dampaknya dunia pendidikan kita akan terus berjalan di tempat," tandasnya.

Halalbihalal PGRI ini disemarakan dengan kehadiran motivator nasional founder ESQ Ari Ginanjar serta para akademisi, dan tokoh pendidikan nasional.

Turut memberikan sambutan secara daring Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menparekraf Sandiaga Uno, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdidjat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dan Anand Singh, Chief Coordinator of Education Internaitonal Asia Pacific. (OL-8)