Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta penataan kawasan wisata bisa menggerakan ekonomi masyarakat lokal. Adanya penataan kawasan bisa menyebabkan wisatawan mengeluarkan dananya lebih besar.
"Jadi, penataan kawasan ini mengungkit ekonomi masyarakat, itu yang penting, bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Ini luar biasa," tegas Ma'ruf saat meninjau langsung area-area di Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Jumat (22/4) pagi.
Kegiatan tersebut dilakukan Wapres sambil berolahraga pagi untuk menjaga kesehatan tubuh di sela kunjungan kerja di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Baca juga: KemenkopUKM Ingin Produk UMKM Mentawai Terkenal, Tidak Hanya Alamnya
Dengan didampingi Direktur Utama TWC Borobudur Edy Setijono, Wapres melihat secara langsung hasil perawatan dan kesiapan sarana prasarana yang ada di Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 kawasan.
Menurut Wapres, saat ini, perlu adanya gerakan mengampanyekan pariwisata Indonesia.
"Dan sebenarnya kita Indonesia ini semua destinasi wisata. Di mana-mana indah kok, hanya belum tertata saja. Saya kira, harus dikampanyekan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Edy mencontohkan upaya pengungkit ekonomi kawasan TWC Borobudur seperti melalui pelatihan yang akan diberikan kepada para pedagang UMKM agar produknya dapat memenuhi selera pasar.
"Pelatihan akan dilakukan kepada kelompok pedagang untuk meningkatkan misalnya desain produk, teknik produksi, kemasan, dan proses promosi atau pemasaran dari produk-produknya," papar Edy
Menurut Edy, upaya tersebut akan semakin membuka peluang untuk para wisatawan melakukan spending lebih besar karena mereka mendapatkan varian produk yang baik dengan layanan yang baik pula dari para pedagang.
Selain mengadakan pelatihan, tambah Edy, pihaknya juga membangun program namanya Balkondes (Bale Ekonomi Desa), yang merupakan upaya menumbuhkan ekonomi lokal di tingkat desa.
Keberadaan Balkondes ini telah mendorong munculnya peluang-peluang usaha baru. Banyak masyarakat sekitar yang sudah mulai membangun usaha untuk layanan, seperti kuliner, homestay, dan kerajinan yang terhubung dengan baik di setiap Balkondes.
"Kita juga mendorong adanya peluang usaha untuk transportasi lokal yang menghubungkan dari Borobudur ke desa-desa atau ke Balkondes-Balkondes yang tersebar di wilayah Borobudur ini," ungkapnya.
Di samping itu, meningkatnya jumlah pengunjung wisata bisa meningkatkan peluang bisnis homestay. Contohnya di kawasan Borobudur sendiri sudah terbangun lebih dari 2.000 homestay.
“Ini memberikan peluang usaha baru buat para rumah tangga mendapatkan akses ekonomi dari adanya Borobudur ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas," pungkas Edy. (OL-1)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved