Komisi X DPR Desak Pemerintah Perjuangkan Nasib PPPK Guru Tanpa Formasi

KOMISI X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperjuangkan kejelasan nasib guru yang telah lolos nilai ambang (passing grade) pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi.

Seleksi yang diikuti oleh 925.637 pelamar tersebut masih meninggalkan polemik, mengingat 193.954 peserta seleksi yang lulus passing grade masih belum mendapatkan formasi. 

“Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan program PPPK tahun 2021," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Formasi GTK-PPPK 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/

"Antara lain memastikan guru yang telah lulus passing grade untuk mendapatkan formasi, memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal, mencegah terjadinya pergeseran antara guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi dan mempercepat guru yang telah lulus PPPK untuk mendapatkan SK atau nomor induk  PPPK,” jelas Agustina.

Baca juga: DPR Dorong Cegah Tuberkulosis dengan Bentuk Kaukus TBC Nasional

Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam penanganan PPPK yang juga melibatkan Tenaga Kependidikan pada instansi pendidikan madrasah.

Pada kesimpulan rapat, Komisi X DPR RI juga dan mendorong KemenPAN-RB untuk memaksimalkan kuota nasional PPPK untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag.

Sebelumnya, dalam paparan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI Iwan Syahril mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang belum melakukan pengusulan formasi maupun belum memaksimalkan pengusulan formasi bagi PPPK Guru dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di daerahnya.

Dalam paparannya tercatat baru 47 Pemda yang mengusulkan 80%-100% formasi, 31 pemda yang mengusulkan 40%-60% formasi, 244 Pemda yang mengusulkan formasi kurang dari 40% dan 191 pemda bahkan belum mengajukan pengusulan.

“Kami baik dari Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, Kemendagri, Kemenag, Kemenkeu kita akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan april mendatang sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN PPPK kita,” jelas Iwan.

Rapat terkait Evaluasi hasil seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian formasi GTK PPPK ini dihadiri Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Dirjen Anggaran Keuangan Kemenkeu RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kemendagri RI, Deputi Perencanaan dan Pengadaan KemenPAN-RB RI, dan Kepala BKN RI. (RO/OL-09)