Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan progres atau kelanjutan dari pengembangan vaksin merah putih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko.
“Saat Bapak Presiden memberikan tugas khusus kepada beberapa entitas untuk menyelesaikan vaksin merah putih ini, sampai hari ini, dimana Menkes mengumumkan pandemi akan menjadi endemi dengan vaksinasi yang sudah sekian persen, ditambah vaksin booster, tapi ternyata vaksin merah putih juga belum selesai,” jelas Ratna saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Politikus PKB ini menilai, kelanjutan progres dari vaksin merah putih ini merupakan tanggung jawab moral yang sangat besar, bahwa ternyata bangsa ini belum memiliki kemandirian di bidang kesehatan. Selain itu Ratna mempertanyakan nasib para peneliti yang terlibat dalam vaksin merah putih ini.
Baca juga: Menkes Pastikan Persediaan Vaksin Covid-19 Mencukupi
Pasalnya, sebelumnya dijelaskan bahwa Lembaga Eijkman baru masuk uji pra klinis, sementara peneliti lainnya sudah uji klinis. Hal ini menurut Ratna ada sedikit dispute.
"Apa yang belum dimiliki Eijkman tapi dimiliki orang lain, sehingga mereka terlambat?" tanya politisi asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX ini. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
BRIN juga harus melihat sistem pendanaan riset sebagai hibah sehingga berbagai pengujian riset dalam bentuk teori dan produk inovasi yang memiliki resiko tertentu, bisa terkover .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved