Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan progres atau kelanjutan dari pengembangan vaksin merah putih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko.
“Saat Bapak Presiden memberikan tugas khusus kepada beberapa entitas untuk menyelesaikan vaksin merah putih ini, sampai hari ini, dimana Menkes mengumumkan pandemi akan menjadi endemi dengan vaksinasi yang sudah sekian persen, ditambah vaksin booster, tapi ternyata vaksin merah putih juga belum selesai,” jelas Ratna saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Politikus PKB ini menilai, kelanjutan progres dari vaksin merah putih ini merupakan tanggung jawab moral yang sangat besar, bahwa ternyata bangsa ini belum memiliki kemandirian di bidang kesehatan. Selain itu Ratna mempertanyakan nasib para peneliti yang terlibat dalam vaksin merah putih ini.
Baca juga: Menkes Pastikan Persediaan Vaksin Covid-19 Mencukupi
Pasalnya, sebelumnya dijelaskan bahwa Lembaga Eijkman baru masuk uji pra klinis, sementara peneliti lainnya sudah uji klinis. Hal ini menurut Ratna ada sedikit dispute.
"Apa yang belum dimiliki Eijkman tapi dimiliki orang lain, sehingga mereka terlambat?" tanya politisi asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX ini. (RO/OL-09)
KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, menekankan perlunya penguatan skema Pendanaan Risiko Kebencanaan (Disaster Risk Financing)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
SEPERTI hujan di tengah hari, ketika mendengar dilantiknya Prof Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved