Cegah Stunting, Perjuangan Mewujudkan Generasi Emas di Timor Tengah Selatan

MATAHARI baru saja menyingsing. Selalu ada sapa “selamat pagi” dari para pelajar sekolah di Soe, tatkala berpapasan dengan mereka di pagi hari. Ramah, dan menyungging senyum di antara deretan gigi putihnya. Mereka berjalan menyusuri jalanan lengang di Soe dengan melintas pekarangan rumah yang penuh dengan tanaman sayur menuju sekolahnya masing-masing.

Jika dilihat secara kasat mata, kerap dijumpai pelajar yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Kota Soe, seperti halnya daerah-daerah lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur lainnya memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3%, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur.

Dipilihnya Timor Tengah Selatan pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo kali ini memperlihatkan perhatian penuh untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30%.

Adapun 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46%.

Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20% hingga 30%, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10% hingga 20%. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10%.

Prevalensi stunting 48,3% di Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan. Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas. Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20%. Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga dan hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.

“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting. Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata dr Hasto di TTS Rabu (23/3).

Menurut Hasto Wardoyo yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan prevalensi kasus stunting 48,3% saat ini dapat menurun menjadi 43,01% di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22% di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35%.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan. Diantaranya pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting ; pemeriksaan ibu hamil ; penimbangan dan pengukuran tinggi balita ; kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air. Masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN.

Kisah kerja kolaboratif bersama, membangun kepedulian bersama dari semua kalangan di Timor Tengah Selatan dalam percepatan penurunan stunting suatu saat akan menjadi cerita yang akan diingat generasi mendatang. Cerita tentang perjuangan untuk mewujudkan generasi emas.

Sebelumnya, percepatan penurunan angka stunting di Indonesia merupakan salah satu bentuk untuk menyosong Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Dengan bebas dari stunting diharapkan pada masa bonus demografi tersebut Indonesia bisa menjadi negara yang maju karena didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan selama pandemi covid 19 selama dua tahun terakhir, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan.

“Angka Stunting turun dari angka 27,6 persen menjadi 24,6. Turun kira-kira 1,7 persen pertahun selama dua tahun covid,” sebut Muhadjir Effendy

Muhadjir menjelaskan untuk menurunkan angka stunting akan tepat sesuai dengan arahan bapak Presiden. Salah satu arahannya adalah urusan stunting dialihkan dari pelaku utama, pelaksana di lapangan dari Kementerian Kesehatan ke BKKBN, jadi stunting sudah tidak lagi disebut dengan penyakit tapi ini berkaitan dengan pembangunan keluarga, yaitu sesuai dengan UU no 52 tahun 2009.

“Sekarang ini semua pendamping keluarga di desa-desa termasuk lurah sudah diberi aplikasi. Sistem yang bisa memberikan laporan secara langsung ke pusat secara real time, dan untuk biaya pulsanya sudah diberi bantuan dari BKKBN, jadi mereka bisa mengirim pesan perkembangan stunting di masing-masing daerahnya dari tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa. Dari laporan tersebut, kita bisa segera membuat langkah -langkah strategisnya,” paparnya.

Program prioritas saat ini, jelas Muhadjir dari provinsi lalu di break down dalam kabupaten/Kkta, di tiap kabupaten/kota akan dilihat di tiap Kecamatan mana yang paling tinggi angka stuntingnya. Data dari Kecamatan inilah yang akan dijadikan skala prioritas untuk penanganan stunting. Yang menjadi dasar adalah angka absolut dan angka prevalensi di masing-masing provinsi tersebut.

Ada provinsi yang angka prevalensinya kecil tapi penduduknya banyak sehingga angka absolutnya menjadi banyak walaupun angka prevalensinya kecil, tetapi ada juga provinsi yang angka prevalensinya tinggi tapi angka absolutnya kecil karena penduduknya tidak banyak.

Meskipun jumlah penduduknya tidak banyak tetapi karena angka prevalensinya tinggi maka tetap menjadi prioritas. Namun ada juga provinsi yang baik angka absolut maupun angka prevalensi sama-sama tinggi, satu provinsi yaitu NTT dan ini tentunya menjadi prioritas.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan budaya kerja harus dirubah jangan hanya asal bapak senang, tetapi harus dengan data terbuka. Keterbukaan data ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan yang ada.

“Saat ini kita tidak lagi bisa menyembunyikan data dan pasti akan ketahuan oleh publik. Sebab, saat ini media sosial itu sulit dibendung,” pungkasnya. Untuk itu, diharapkan keterbukaan data agar bisa segera dilakukan langkah strategis serta treatment terhadap persoalan yang terjadi sehingga bisa segera diatasi. (H-1)