Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA alam semakin sering terjadi di Tanah Air. Manajemen pemulihan dampak bencana harus terus ditingkatkan agar penderitaan masyarakat terdampak tidak berkepanjangan.
"Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi yang berdampak pada kehilangan tempat tinggal bagi para korban, harus menjadi perhatian bersama," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/3).
Data dari laman resmi BNPB sejak 1 Januari 2022 hingga 24 Februari 2022 menyebutkan akibat sejumlah bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, gelombang pasang dan abrasi, serta gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia tercatat korban 25 orang meninggal dunia, 1 hilang, 1,071 juta orang menderita dan mengungsi, serta 106 luka-luka. Sedangkan properti yang dinyatakan terdampak dan mengalami kerusakan akibat sejumlah bencana itu sejumlah 14.262 rumah.
Baru dua bulan pada 2022 berjalan, ujar Lestari, lebih dari satu juta jiwa harus mengungsi akibat bencana alam dan lebih dari 14 ribu rumah rusak. Kondisi tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mendapat perhatian serius para pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
Dengan kondisi di kawasan Nusantara yang rawan bencana alam, imbuhnya, potensi bertambahnya korban jiwa dan kehilangan tempat tinggal akan sangat besar. Karenanya, para pemangku kepentingan, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera melakukan upaya pemulihan dampak bencana yang ada.
Baca juga: Tingkatkan Mekanisme Penyelenggaraan yang Aman untuk Menyerap Setiap Potensi Wisata
Menurut Rerie, perlu disepakati satu mekanisme baku antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk pemulihan dampak bencana, agar perbaikan hunian atau relokasi hunian di lapangan dapat segera dilakukan pascabencana terjadi.
Manajemen pemulihan yang terpadu, tegasnya, sangat diperlukan dalam menangani dampak bencana alam agar masyarakat terdampak dapat segera beraktivitas seperti sedia kala dan lebih produktif. Sebagai bentuk pencegahan, tambah Rerie, dibutuhkan mitigasi bencana yang terpadu sehingga pengetahuan masyarakat terhadap ancaman bencana dan penataan ruang di setiap daerah mampu menekan jumlah korban bila terjadi bencana alam. (OL-14)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved