Pemberlakuan Aturan PPKM,  Netty: Imbangi dengan Peningkatan Testing, Tracing, dan Kebijakan Hulu ke Hilir

PEMERINTAH pusat dan daerah mengeluarkan sejumlah aturan  PPKM level 3 di beberapa wilayah Jawa Bali. "Penetapan sejumlah aturan terkait   status PPKM harus diimbangi dengan  peningkatan angka  testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM,"   ujar  Anggota Komisi IX DPR RI  Netty Prasetiyani Aher dalam rilis tertulis Rabu (9/2).

Netty meminta pemerintah agar melakukan testing dan tracing secara masif sehingga  jumlah temuan kasus di lapangan dan angka positivity rate mendekati riil. 

"Jika testing dan tracing rendah, tentu saja angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun awareness yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah," tambahnya. 

Baca Juga: DPR Desak Kemenkes Bersiaga Hadapi Lonjakan Omicron

Per 8 Februari dilaporkan kasus harian positif, sebanyak 37.492 dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan berjumlah 4.580.093 kasus.

Legislator PKS ini juga meminta pemerintah agar memperhatikan  pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan. "Peningkatan level PPKM  pasti berdampak secara psikologis pada  masyarakat yang baru sedikit bernafas lega  pasca traumatis  gelombang kedua dengan varian Delta," lanjutnya.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus  melakukan  sosialisasi dan edukasi komprehensif pada masyarakat  tentang Omicron dan PPKM. ''Agar mereka  tidak salah kaprah, bahkan  menggampangkan yang dapat berakibat fatal," imbuh Netty.

Selain itu, penetapan status level 3 ini, papar Netty,  harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar risk based approach (pendekatan berbasis risiko). Sehingga rencana aksi harus  dilakukan dari hulu ke hilir.

"Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan  lagi,  terutama dari wilayah epicentrum kasus,  baik luar maupun dalam negeri. Sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi," lanjutnya.

Netty pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen karena  pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik,  warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya Netty mengatakan bahwa langkah-langkah  di atas harus   menjadi poin perhatian  pemerintah. "Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah serta kesadaran prokes masyarakat," tutup Netty. (RO/OL-10)