Jokowi Perintahkan Evaluasi, Luhut Justru Tolak Permintaan Anies untuk Setop PTM

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk menyetop PTM meski hanya sebulan.

Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, mengatakan, pemerintah menganggap proses PTM sangat penting bagi dunia pendidikan siswa.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi, di Jakarta, Kamis (3/2).

Karena itu, pemerintah pusat tetap mewajibkan semua daerah di PPKM Level 2 untuk tetap menggelar PTM. Namun, pemerintah kini membolehkan jumlah siswa dikurangi yaitu dari sebelumnya 100 persen menjadi 50 persen.

Karena itulah, mulai hari Ini (Kamis-Red), Pemerintah menyetujui PTM Terbatas 50 persen di daerah PPKM Level 2. Selain itu, orangtua juga diberi kebebasan untuk memilih.

"Orangtua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh," katanya.

Baca juga: 21 Siswa SMAN 3 Sidoarjo Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Jodi mengatakan, pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus. Namun, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasa bersama.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19," lanjutnya.

Anies sebelumnya mengajukan permintaan penghentian PTM 100 persen pada Rabu (2/2) siang. Ia menyampaikan permintaan itu langsung kepada Luhut.

"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," ungkap Anies.

Anies berharap selama sebulan ke depan PTM 100 persen bisa diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam sebulan tersebut, Pemprov DKI akan terus memantau kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta.

Anies beralasan tidak bisa langsung menghentikan PTM sepihak. Sebab, saat ini DKI Jakarta masih terikat dengan PPKM level 2 yang mengharuskan PTM 100 persen tetap terselenggara. Ketentuan seperti itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama empat Menteri terkait penyelenggaraan PTM.

"Berbeda ketika dulu kita menggunakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), pada saat PSBB, keputusan PTM diatur melalui kewenangan gubernur," kata Anies.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tiga provinsi penyumbang kasus aktif virus corona (Covid-19) terbanyak yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten segera dievaluasi.

Pemerintah dalam beberapa pekan terakhir mulai mengidentifikasi kasus Covid-19 yang menyasar siswa hingga guru. Sementara pelaksanaan PTM terbatas di sejumlah kota masih berkapasitas 100 persen.