Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakselerasikan program vaksinasi Covid-19 dinilai sebuah kesuksesan. Universitas Lampung (Unila) memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor III Unila, Prof Yulianto seusai menghadiri Seminar Indonesia Tangguh bertajuk 'Produksi dan Akselerasi Vaksinasi: Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowi Melalui Terobosan Erick Thohir dalam Melindungi Generasi Emas Indonesia dari Covid-19' di Gedung Serba Guna Unila, Minggu (30/1).
Yulianto mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan akselerasi vaksinasi merupakan langkah yang tepat. Menurut dia manfaat kebijakan tersebut sangat dirasakan masyarakat serta membuat angka positif Covid-19 menurun drastis. "Luar biasa sebenarnya Pak Jokowi sudah membuat kebijakan yang komprehensif untuk seluruh masyarakat," kata Yulianto di Unila, Lampung.
Dia menbyetakan, sebelum Presiden Jokowi menggencarkan program vaksinasi, angka positif Covid-19 sempat mengalami lonjakan tinggi. Tapi kini tidak lagi.
Meski belum 100 persen berhenti namun sudah terbukti berhasil menekan angka positif dan kematian di masyarakat. "(Secara umum) terkait vaksinasi sangat bagus, sangat bagus," sambung Yulianto.
Meskipun demikian, Yulianto memaklumi jika dalam pelaksanaannya terdapat sedikit kendala. Misalnya seperti keterlambatan akibat perjalanan terutama di daerah terluar pelosok Indonesia. "Jadi yang punya kebijakan sudah bagus tapi ada kendala dalam pelaksanaan sedikit ya," imbuh Yulianto.
Diketahui, Indonesia masuk lima besar dunia pencapaian vaksinasi dunia. Secara nasional hingga Sabtu (30/1), jumlah vaksin yang disuntikkan telah mencapai 314,89 juta dosis vaksin. Rinciannya, vaksinasi dosis 1 telah diberikan sebanyak 184,41 juta dosis, 127,92 juta untuk dosis 2. (RO/OL-15)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved