Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN kebijakan PPKM berbeda level pada pengendalian covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dan koordinasi yang baik antardaerah.
"Kebijakan penerapan level PPKM yang berbeda sesuai dengan pencapaian sejumlah indikator pengendalian covid-19 di setiap daerah cukup sulit dilakukan tanpa pengawasan dan kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12).
Dalam keterangannya secara daring, Senin (6/12), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di Jawa-Bali sampai 13 Desember 2021. Sedangkan untuk luar Jawa-Bali, PPKM level 1-3 diperpanjang selama 23 Desember 2021.
Pada periode PPKM kali ini, sebanyak 129 kabupaten/kota berada di level 1. Kemudian, 193 kabupaten/kota berada di level 2. Yang berada di level 3 tercatat 64 kabupaten/kota.
Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan untuk menerapkan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Lestari memperkirakan dengan capaian level PPKM di Jawa-Bali yang membaik saat ini potensi terjadi peningkatan pergerakan orang di masa liburan Natal dan Tahun Baru kali ini cukup besar.
Kebijakan ini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menuntut kesiapan para pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pergerakan masyarakat. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dampak dari kebijakan yang diambil itu, tambah Rerie, berpotensi memicu peningkatan kasus positif covid-19 di sejumlah daerah.
Baca juga: Antisipasi Diperlukan untuk Cegah Korban Jiwa pada Bencana Alam
Karena itu, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kesiapan para pemangku kepentingan dalam melakukan testing, tracing, dan treatment serta mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus dipastikan berjalan dengan baik. Rerie berharap semua pihak mengedepankan langkah pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga virus korona di Tanah Air bisa terus dikendalikan dengan efektif. (OL-14)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved