Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) dan Wali Kota Hebron menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH), Tepi Barat, Palestina. Ini bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina.
"Indonesia dan Palestina punya sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan serta disatukan persatuan sesama Muslim," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam MoU yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Senin (29/11). Sudarnoto mengatakan peletakan batu pertama rumah sakit Indonesia hasil rembuk masyarakat Indonesia ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah penandatanganan MoU.
Menurutnya, pembangunan RSIH sebagai bentuk dukungan bangsa Indonesia melalui MUI terhadap rakyat Palestina yang hingga saat ini belum mendapatkan hak-haknya di tengah penjajahan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel. "Bantuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk sama-sama berkontribusi dalam menolong sesama dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi," kata dia.
Sudarnoto menjelaskan saat ini dana yang telah terkumpul sekitar Rp24,75 miliar dari total kesepakatan antara MUI dan Wali Kota Hebron senilai Rp87 miliar. Ia berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan secara nasional dan internasional sebagai langkah dalam menghadirkan perdamaian di bumi Palestina. "Dana akan segera kita kirimkan untuk pembangunan RSIH di Hebron," kata dia.
Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri Muhsin Shihab menyatakan pemerintah menyambut baik upaya kerja keras MUI serta seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk menginisasi pengumpulan bantuan masyarakat untuk Palestina, salah satunya dalam bentuk pembangunan RSIH. Menurut dia, pembangunan RSIH menjawab kebutuhan nyata bagi masyarakat Palestina terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan baik yang diakibatkan wabah atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus.
Baca juga: Penjara Israel Berikan Tentara Wanita Menarik untuk Tahanan Palestina
Dia menegaskan isu Palestina menjadi prioritas serta jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar Palestina merdeka dan berdaulat penuh adalah amanat konstitusi RI. "Insyaallah ini akan menjadi pemicu bantuan lainnya dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan," kata dia. (Ant/OL-14)
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Digitalisasi di rumah sakit bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi transformasi budaya kerja dan keselamatan pasien
Di ranah kesehatan, Indonesia menyumbang lebih dari 60% wisatawan medis ke Malaysia setiap tahunnya (data Malaysia Healthcare Travel Council).
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved