Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WALAUPUN masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak akan menggeser target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dicanangkan. Bahkan, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs.
“SDGs merupakan komitmen global, menjadi semakin penting untuk menjadi panduan, kerangka dan agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan, demi menyelamatkan generasi hari ini maupun generasi masa depan,” kata Ma’ruf saat membuka Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference 2021 secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Ma’ruf mencontohkan bagaimana pemerintah berusaha mempercepat pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global. “Walaupun target yang ditetapkan pada 2030, Bapak Presiden memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada 2024,” ungkapnya.
Baca juga:Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, KLHK Ajak Publik Cintai Alam
Ma’ruf menambahkan, berkaitan dengan pencapaian tujuan kedua SDGs yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, pemerintah saat ini berupaya penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.
Menurut Ma’ruf, pemerintah pada prinsipnya terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind. “Sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal,” jelasnya.
Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, presidensi G20 Indonesia juga akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs.
“Karena itu, kolaborasi dibutuhkan untuk membumikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, yang merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita perlu terus mendorong peran dari multipihak, seperti dunia usaha dan industri, filantropi, pakar dan akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun media,” ujarnya.
Namun demikian, Ma’ruf mengakui aspek pembiayaan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut terutama jika dilihat dari kesiapan dan respons setiap negara yang berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. “Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” pungkasnya. (H-3)
WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya angka stunting, meski ekonomi daerah menunjukkan tren positif.
Dengan harga telur berkisar Rp25.000–Rp30.000 per kilogram (sekitar 15–17 butir), sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan protein anak selama satu minggu.
ASRP berfokus pada optimalisasi 1.000 hari pertama kehidupan bagi anak usia 0–23 bulan di wilayah perkotaan dan perdesaan, salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat.
bila dibandingkan tahun 2024 dengan 2023 maka stunting berhasil diturunkan dari 4,8 juta menjadi 4,4 juta atau berhasil menurun 357.705 balita.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
PREVALENSI stunting pada kelompok Kuintil 1 (Q1) atau yang relatif miskin jauh lebih tinggi, sekitar 26%. Sementara di kelompok Kuintil 5 (Q5) atau kelompok yang relatif lebih kaya hanya 13%.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved