Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
WALAUPUN masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak akan menggeser target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dicanangkan. Bahkan, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs.
“SDGs merupakan komitmen global, menjadi semakin penting untuk menjadi panduan, kerangka dan agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan, demi menyelamatkan generasi hari ini maupun generasi masa depan,” kata Ma’ruf saat membuka Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference 2021 secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Ma’ruf mencontohkan bagaimana pemerintah berusaha mempercepat pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global. “Walaupun target yang ditetapkan pada 2030, Bapak Presiden memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada 2024,” ungkapnya.
Baca juga:Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, KLHK Ajak Publik Cintai Alam
Ma’ruf menambahkan, berkaitan dengan pencapaian tujuan kedua SDGs yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, pemerintah saat ini berupaya penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.
Menurut Ma’ruf, pemerintah pada prinsipnya terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind. “Sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal,” jelasnya.
Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, presidensi G20 Indonesia juga akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs.
“Karena itu, kolaborasi dibutuhkan untuk membumikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, yang merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita perlu terus mendorong peran dari multipihak, seperti dunia usaha dan industri, filantropi, pakar dan akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun media,” ujarnya.
Namun demikian, Ma’ruf mengakui aspek pembiayaan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut terutama jika dilihat dari kesiapan dan respons setiap negara yang berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. “Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” pungkasnya. (H-3)
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Berbagai kegiatan sosial, edukasi kesehatan dan seminar digelar dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved