Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja meninjau kondisi banjir di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (20/11) dan Minggu (21/11).
Peninjauan banjir di dua provinsi tersebut menjadi debut perdana Mayjen TNI Suharyanto selaku Kepala BNPB setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/11).
Lokasi pertama yang ditinjau lulusan Akmil 1989 itu adalah Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, guna melihat perkembangan penanganan dan mengecek langsung bantuan serta dukungan yang disalurkan beberapa waktu lalu telah diterima kepada penerima hak.
Di samping itu, mantan Sesmilpres itu juga memastikan agar penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik dan mendapatkan informasi di lapangan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
Usai meninjau banjir di Kabupaten Sintang, lulusan terbaik Sesko TNI 2013 itu kemudian langsung bertolak menuju Provinsi Kalimantan Tengah untuk giat yang sama, yakni meninjau banjir yang melanda Kota Palangka Raya dan Pulang Pisau.
Kehadiran Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto di tengah bencana itu juga menjadi wujud respons cepat atas arahan Presiden Joko Widodo agar BNPB bekerja lebih keras. Sebab, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini mengalami musim penghujan ditambah adanya fenomena La Nina, yang mana hal itu kemudian juga dapat membawa dampak potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.
“Bapak presiden berpesan kepada kami, ini musim bencana sehingga kami harus segera bekerja,” jelas Suharyanto (17/11).
Di samping itu, kegiatan peninjauan langsung ke lapangan tersebut juga menjadi wujud komitmen kepala BNPB untuk selalu hadir di tengah bencana dalam waktu sesingkat-singkatnya, sebagaimana yang diucapkan Mayjen TNI Suharyanto dalam keterangan resmi usai dilantik.
"Pada saat terjadi bencana, BNPB akan hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana ini segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak hidup yang mendasar," kata Suharyanto.
Dalam peninjauan itu, Kepala BNPB didampingi perwakilan dari BMKG dan pejabat eselon 1 dan 2 serta Tenaga Ahli BNPB. (RO/OL-09)
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Lokasi banjir antara lain di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Sedangkan data korban terdampak berjumlah 60 kepala keluarga atau 271 jiwa.
Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah membakar sekitar 96 ha sejak awal tahun.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved