Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SEKRETARIS Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Dyah Agustina Waluyo menilai tenaga kesehatan (nakes) Indonesia tidak akan mengundurkan diri untuk menghadapi gelombang 3. Sehingga para nakes harus diberikan perlindungan, jam kerja yang sesuai, dan apresiasi daei pemerintah.
Pengunduran diri nakes sendiri sempat terjadi di Singapura, sebanyak 1.500 nakes mengundurkan diri dan terbanyak yakni nakes asing sebanyak 500 orang. Pengunduran diri karena para nakes mengalami kelelahan hebat sepanjang pandemi.
"Saya merasa nakes Indonesia tidak akan mengundurkan diri. Menghadapi wabah sebelumnya para nakes kita tidak menyerah. Padahal risikonya juga tidak kalah tinggi dibandingkan covid-19," kata Dyah saat dihubungi, Kamis (4/11).
Yang dikhawatirkan adalah terjadi gelombang ke-3 maka akan banyak lagi korban-korban nakes yang berguguran. Covid-19 merupakan penyakit baru belum tahu persis sifatnya, mutasinya, dan lainnya. Sehingga terjadi gelombang ke 3. Sehingga diharapkan pemerintah tetap memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan nakes.
Oleh karena itu perlu dukungan lain yang diberikan kepada nakes seperti jaminan adanya tempat perawatan terbaik seandainya tertular, termasuk pengobatannya, harus tetap diberikan. Salah satu bentuk apresiasi adalah melakukan pencegahan dengan bersungguh-sungguh.
Baca juga: Komnas KIPI: Vaksin Sinovac Aman Bagi Anak-anak, Jangan Ragu
"Tetap lakukan PPKM dan perketat pengawasan pelaksaan prokes, termasuk di transportasi umum darat, laut dan udara. Juga awasi pelaksanaan PTM terbatas dibarengi dengan evaluasi selalu. Kemudian percepat vaksinasi, termasuk vaksinasi untuk anak sekolah. Intinya cegah dengan sungguh sungguh gelombang ke 3," ujar Dyah.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan untuk menghadapi gelombang ke 3 yang diperkirakan datang pada Desember 2021 sampai Januari 2022 pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 soal Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 yang melarang cuti di akhir tahun dan membatasi pergerakan masyarakat.
Selain itu, setelah menghadapi gelombang covid-19 sebelumnya maka menjadi bukti bahwa semua pihak berperan melawan pandemi ini mulai dari masyarakat hingga nakes.
"Kalau kita lihat apa yang terjadi di bulan-bulan lalu itu adalah bukti nyata peranan semua, baik masyarakat maupun juga nakes kita. Walau situasi saat itu berat dan beban yang besar ditambah banyak nakes yang terinfeksi tetapi fasilitas kesehatan dan nakes terus bertahap dan tidak menyerah dan tidak kolaps," ujar Siti. (OL-4)
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto meminta rumah sakit (RS) agar selalu melindungi tenaga kesehatannya. Itu ia sampaikan terkait kekerasan yang dialami dokter di RSUD Sekayu, Sumatra Selatan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
IDI tidak pernah mengeluarkan rilis atau pernyataan resmi tentang daftar minuman penyebab kanker.
Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan masyarakat saat ini adalah daya tarik produk tembakau, nikotin, dan turunannya seperti rokok dan vape, terutama bagi anak muda.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin harus segera diperbaiki.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved