Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPALA Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengatakan usulan penambahan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sebanyak 4.000 orang telah disetujui Presiden RI Joko Widodo.
“Kami sudah meminta kepada Presiden agar ditambah penyuluh KB dan Alhamdulillah disetujui sebanyak 4.000, biasanya oleh pemerintah hanya ditambah 800 per tahunnya untuk 514 kabupaten,” kata dia di Samarinda, Kamis(21/10)
Ia mengatakan dengan jumlah tersebut juga masih kurang banyak, seperti halnya di Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah desanya mencapai 230 lebih, tapi penyuluh KB nya cuma 46 orang.
Menurut Hasto, kekurangan penyuluh KB ini harus didengar dan diusahakan rekrutmen melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: Menko PMK: Penyiapan SDM Unggul Tak Hanya Fokus Usia Produktif
Oleh karena itu ia juga berusaha untuk bertemu kepala daerah supaya pemerintah daerah juga mendukung adanya tambahan tenaga penyuluh ini.
“Idealnya satu penyuluh menangani satu desa, tapi seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya ada 46 PNS untuk 230 desa. Bisa dibanyangkan satu penyuluh menangani enam desa, apalagi letak desanya jauh-jauh, hal itu yang menjadi kendala," ujarnya.
Hasto Wardoyo juga menambahkan dalam waktu dekat BKKBN RI juga akan merekrut pendamping keluarga, satu desa tiga pendamping, meskipun tidak digaji rutin, tapi biaya operasional tetap diberikan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Muhammad Edi Muin membenarkan jumlah penyuluh KB di Kaltim masih sangat kurang.
Perbandingannya saat ini masih 1:4, dimana satu penyuluh menangani empat desa, bahkan bisa lebih.
“Jadi sangat kekurangan tenaga penyuluh. Satu penyuluh bisa menangani empat hingga lima desa dan ini tentu tidak efektif, tetapi dalam pencapaiannya masih cukup baik karena dibantu para kader kita di lapangan,” kata Edi Muin.
Dalam kesempatan tersebut Hasto Wardoyo sempat menceritakan bahwa dirinya pernah bertugas di Provinsi Kaltim, tepatnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara.
Kunjungan kerja Kepala BKKBN ke Kaltim, katanya, untuk bersilaturahim dan tapak tilas, karena dirinya pernah bertugas di pedalaman Kaltim selama lima tahun.
“Kaltim adalah sebagai tumpah darah saya, karena nyata menjadi dokter di Kaltim, nyata bekerja pertama kali di Kaltim, nyata menghidupi diri dan keluarga di Kaltim, sehingga Kaltim saya anggap tempat kelahiran saya kedua,” ucap Hasto Wardoyo. (Ant/H-3)
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
RACUN Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga jadi film horor terbaru Rizal Mantovani, yang total tahun ini setidaknya sudah menyutradarai enam judul horor.
Mentan memastikan semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi tujuh.
KPK mengaku sudah pernah terbang dari Jakarta ke Kalimantan untuk mencari bukti kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Permata Borneo merangkul seluruh elemen masyarakat Desa Martadinata untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara bijaksana.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved