Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terus melakukan percepatan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 menjadi capaian untuk meningkatkan kembali akses kesehatan masyarakat.
Diketahui program JKN telah diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah menjadi program strategis pemerintah yang memiliki manfaat besar serta dampak positif bagi masyarakat terutama dalam hal membuka akses terhadap kesehatan bagi masyarakat tanpa kesulitan keuangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, program tersebut telah berhasil menjamin peserta dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Baca juga: AHS, Integrasi Pendidikan dan Kesehatan Hasilkan Inovasi Layanan Publik
"Maka dilakukan suatu kajian dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional JKN-KIS. Kajian terhadap penyelenggaraan program JKN-KIS dilakukan oleh DJSN bersama tentunya dengan BPJS Kesehatan yang kemudian tertuang di dalam buku statistik tahun 2015-2019 yang akan diluncurkan pada pagi hari ini," kata Ali dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 secara daring, Senin (18/10).
Buku ini berisi gambaran capaian dan perkembangan program JKN-KIS yang disajikan dalam bentuk indikator kepesertaan iuran dan juga pelayanan BPJS Kesehatan.
Sesuai dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional sebagaimana juga dicantumkan di dalam RPJMN bahwa di tahun 9 tahun 2024 98% dari penduduk.
"Ditargetkan untuk bisa dicapai sehingga ini sangat penting untuk ditekankan Bagaimana pencapaian keseluruhan masyarakat Indonesia untuk bisa masuk di dalam sistem JKN-KIS," ujarnya. (H-3)
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
Banyak peserta PBPU sebenarnya mampu membayar iuran bulanan, tetapi tersandera oleh akumulasi tunggakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved