Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terus melakukan percepatan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 menjadi capaian untuk meningkatkan kembali akses kesehatan masyarakat.
Diketahui program JKN telah diamanatkan kepada BPJS Kesehatan telah menjadi program strategis pemerintah yang memiliki manfaat besar serta dampak positif bagi masyarakat terutama dalam hal membuka akses terhadap kesehatan bagi masyarakat tanpa kesulitan keuangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, program tersebut telah berhasil menjamin peserta dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Baca juga: AHS, Integrasi Pendidikan dan Kesehatan Hasilkan Inovasi Layanan Publik
"Maka dilakukan suatu kajian dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional JKN-KIS. Kajian terhadap penyelenggaraan program JKN-KIS dilakukan oleh DJSN bersama tentunya dengan BPJS Kesehatan yang kemudian tertuang di dalam buku statistik tahun 2015-2019 yang akan diluncurkan pada pagi hari ini," kata Ali dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 secara daring, Senin (18/10).
Buku ini berisi gambaran capaian dan perkembangan program JKN-KIS yang disajikan dalam bentuk indikator kepesertaan iuran dan juga pelayanan BPJS Kesehatan.
Sesuai dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional sebagaimana juga dicantumkan di dalam RPJMN bahwa di tahun 9 tahun 2024 98% dari penduduk.
"Ditargetkan untuk bisa dicapai sehingga ini sangat penting untuk ditekankan Bagaimana pencapaian keseluruhan masyarakat Indonesia untuk bisa masuk di dalam sistem JKN-KIS," ujarnya. (H-3)
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved