Epidemolog UI : Antisipasi Peningkatan Kasus pada Natal dan Tahun Baru

Epidemolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan bahwa mempertahankan situasi pandemi covid-19 agar tetap terkendali, tidak mudah. Ia mengakui, angka kasus positif covid-19 menurun, tetapi ada potensi kenaikan kembali pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.

"Fase ini paling berat. Kalau bisa mempertahankan situasi sampai Januari 2022 sudah cukup luar biasa karena ada tantangan liburan natal dan tahun baru," ujarnya dalam diskusi rilis hasil survei nasional bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi, dan Demokrasi" oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9).

Baca juga: FSGI Minta Pemda Tidak Gelar PTM Terbatas untuk PAUD, TK, dan SD

Menurut Pandu, penanganan pandemi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, masyarakat dan pemerintah di daerah turut berperan dalam menjaga situasi tetap terkendali. Ia menilai kebijakan yang telah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali berupa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan berbagai level, cukup efektif diterapkan dan mulai diimplementasikan di daerah luar Pulau Jawa dan Bali.

"Penanganan pandemi tidak bisa per provinsi tapi harus nasional, kunci keberhasilan karena kesatuan gerak secara nasional," ucapnya.

Pandu mendorong agar cakupan vaksinasi diperluas. Selain itu, kebijakan yang mewajibkan vaksinasi dan negatif dari virus Covid-19 ketika masyarakat berkegiatan di tempat publik, menurutnya perlu terus diterapkan seiring dengan pelonggaran PPKM. PPKM dengan berbagai level, ujar Pandu, perlu terus diterapkan selama pandemi belum berakhir.

Sementara itu, hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang melibatkan 1200 responden menunjukkan, 74,7% tahu Indonesia mengalami penurunan kasus positif covid-19 dan mayoritas dari mereka atau 91,8% mengetahui adanya PPKM. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dari 1200 responden, 51,4% setuju dengan kebijakan PPKM darurat. Sedangkan 45,1% tidak setuju.

Responden, ujar dia, menilai PPKM berhasil mengurangi tingkat kasus dan kematian sekitar 60,3% masyarakat percaya akan hal itu. Tetapi 64,2% masyarakat tidak setuju jika PPKM diperpanjang karena faktor ekonomi. Mereka yang menolak perpanjangan PPKM, terang Burhanuddin, kebanyakan menggantungkan penghasilan dari upah harian atau tidak punya pendapatan tetap.

"Mereka mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menerapkan PPKM, tapi menolak PPKM diperpanjang karena (pemerintah) tidak mampu kebutuhan nafkah masyarakat terutama kelas menengah ke bawah," ucapnya. (H-3)