Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIM Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didukung Pemerintah Kabupaten Lingga menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal yang diduga dilakukan oleh PT. YBP. Tim operasi mengamankan 2 unit alat berat, 8 unit dump truck, menyegel areal stockpile dan alat pengolahan bijih bauksit, serta memasang papan larangan di areal tambang PT. YBP di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam – Sungai Marok Tua – Tanjung Sembilang, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, (22/9).
“Melalui UU Cipta Kerja Pemerintah mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan secara tidak prosedural untuk perkebunan maupun pertambangan. Namun demikian, untuk kegiatan pertambangan/perkebunan di dalam kawasan hutan yang dilakukan setelah terbitnya UUCK, hal tersebut merupakan tindak pidana dan akan kami lakukan penegakan hukum. Pertambangan ilegal merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara, untuk itu pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya,” jelas Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangan resmi, Kamis (24/9).
Baca juga: ESDM Optimistis PLTS Atap Mampu Kalahkan PLTU pada 2028
Sementara itu, Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan mengatakan bahwa operasi ini diawali dari hasil pendataan dan analisis spasial penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural terutama di wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya hasil pengecekan lapangan diketahui adanya aktivitas tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri LHK yang berlangsung pasca-terbitnya UUCK di Pulau Singkep, Kab. Lingga.
“Untuk itu, kami lakukan operasi penindakan dan penegakan hukum. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam operasi ini,” kata Sustyo.
Barang bukti berupa 2 unit alat berat (excavator) dan 8 unit dump truck diamankan di Pos Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dabo Pemkab Lingga. Selain barang bukti, tim juga mengamankan 2 orang pekerja dan 8 sopir dump truck untuk dimintai keterangannya oleh PPNS LHK guna mengungkap dan menjerat penanggung jawab/pemodal/aktor intelektualnya.
Pelaku akan dijerat dengan tindak pidana bidang Kehutanan dalam perkara mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 angka 1 ke-1 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar.
Dalam 6 tahun terakhir, KLHK sudah melakukan 1.665 operasi pemulihan dan penindakan pelanggaran kawasan hutan, illegal logging serta peburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. KLHK juga sudah membawa kasus lingkungan hidup dan kehutanan ke pengadilan sebanyak 1.069 kasus baik melalui perdata maupun pidana. (H-3)
. Dengan tidak ada kegiatan penambangan, risiko bencana bisa dikurangi
Aktivitas mereka dikhawatirkan akan merusak alam dan berdampak pada lingkungan sekitar
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
Pemerintah kabupaten sudah melakukan sosialisasi agar masyarakat sekitar tidak menjadi penambang liar.
Salah satu hal yang harus dilakukan terkait adanya tambang ilegal adalah penegakan hukum.
SATUAN reserse dan kriminal Polres Bogor baru saja menangkap dua bos besar atau pemodal.
Tema festival tahun ini menggambarkan kerukuran dan toleransi di Bangka Belitung yakni "Thong Ngin Fam Ngin jit Jong yang artinya Cina Melayu Sama Saja.
Baznas Kepri menargetkan penerimaan ZIS sebesar Rp1,4 miliar selama bulan suci ini, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp1,1 miliar.
PASANGAN calon Pilkada Kepri Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
"Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong juga menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman,"
Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Kepulauan Riau dan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia.
Ubaidillah membantah jika panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau, Romesko Purba diseret ke ranah hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved