Kamis 23 September 2021, 11:11 WIB

ESDM Optimistis PLTS Atap Mampu Kalahkan PLTU pada 2028

Insi Nantika Jelita | Humaniora
ESDM Optimistis PLTS Atap Mampu Kalahkan PLTU pada 2028

ANTARA/Nova Wahyudi
Pekerja melakukan perawatan panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) milik Hotel Santika Premiere Palembang, Sumatra Selatan.

 

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merasa yakin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap akan mampu mengalahkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU seiring perkembangan teknologi baterai di 2028. Ini berdasarkan hasil riset yang diketahui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.

"Yakin betul saya. Makanya, riset itu perlu dan ini dijadikan investasi masa depan, bukan cost saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/9).

Rida juga optimistis tarif PLTS Atap ke depannya mampu bersaing dengan sumber energi lainnya. Apalagi tren teknologi EBT yang makin ke sini dianggap lebih efisien dan masif sehingga bisa semakin murah.

Baca juga: Masuk Pancaroba, BMKG: Indonesia, Awas Cuaca Ekstrem

Pengembangan teknologi Solar Photovoltaic pun dikatakan harus diimbangi dengan teknologi baterai. 

"Ini untuk menyimpan storage system, termasuk pendalaman hidrogen terkait carrier energy," tambah Rida.

Selain persoalan tarif PLTS Atap, Pemerintah juga mengatur kembali regulasi mengenai PLTS Atap yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT PLN.

"Semangat regulasi PLTS Atap adalah penghematan sekaligus menggalakkan penggunaan EBT," kata Rida.

Secara umum, dia menjelaskan pemerintah dalam menyediakan akses energi ketenagalistrikan di Indonesia, memiliki lima poin utama, yaitu kecukupan (implementasi perencanaan kebutuhan listrik nasional), keandalan (pemanfaatan teknologi pada pembangkit untuk efisiensi).

Berikutnya, keberlanjutan (penggunaan EBT/pemasangan PLTS pada pembangkit listrik), keterjangkauan (mengupayakan harga listrik yang kompetitif sehingga tarif masyarakat terjangkau) dan keadilan (pemerataan akses listrik melalui peningkatan rasio elektrifikasi).

"Prinsip ini jadi prinsip kerja sehari-hari kami di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menjamin lima hal ini terpenuhi," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

Mahal, Hamdan Zoelva Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Alat Kesehatan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Oktober 2021, 04:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamdan Zoelva meminta pemerintah mengkaji ulang impor alat...
Ilustrasi

Lawan Perubahan Iklim, Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 23:10 WIB
anggaran pendanaan yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui tak akan mampu menopang pembiayaan agenda...
Ist

Sumpah Pemuda Momentum Kaum Muda Perkuat Kontribusi Untuk Bangsa

👤Widhoroso 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 23:01 WIB
PERINGATAN Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi kaum muda untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kebut Penyelesaian Sanksi WADA

Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA akan bekerja lebih cepat mengingat jadwal kompetisi internasional yang padat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya