Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merasa yakin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap akan mampu mengalahkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU seiring perkembangan teknologi baterai di 2028. Ini berdasarkan hasil riset yang diketahui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana.
"Yakin betul saya. Makanya, riset itu perlu dan ini dijadikan investasi masa depan, bukan cost saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/9).
Rida juga optimistis tarif PLTS Atap ke depannya mampu bersaing dengan sumber energi lainnya. Apalagi tren teknologi EBT yang makin ke sini dianggap lebih efisien dan masif sehingga bisa semakin murah.
Baca juga: Masuk Pancaroba, BMKG: Indonesia, Awas Cuaca Ekstrem
Pengembangan teknologi Solar Photovoltaic pun dikatakan harus diimbangi dengan teknologi baterai.
"Ini untuk menyimpan storage system, termasuk pendalaman hidrogen terkait carrier energy," tambah Rida.
Selain persoalan tarif PLTS Atap, Pemerintah juga mengatur kembali regulasi mengenai PLTS Atap yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT PLN.
"Semangat regulasi PLTS Atap adalah penghematan sekaligus menggalakkan penggunaan EBT," kata Rida.
Secara umum, dia menjelaskan pemerintah dalam menyediakan akses energi ketenagalistrikan di Indonesia, memiliki lima poin utama, yaitu kecukupan (implementasi perencanaan kebutuhan listrik nasional), keandalan (pemanfaatan teknologi pada pembangkit untuk efisiensi).
Berikutnya, keberlanjutan (penggunaan EBT/pemasangan PLTS pada pembangkit listrik), keterjangkauan (mengupayakan harga listrik yang kompetitif sehingga tarif masyarakat terjangkau) dan keadilan (pemerataan akses listrik melalui peningkatan rasio elektrifikasi).
"Prinsip ini jadi prinsip kerja sehari-hari kami di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menjamin lima hal ini terpenuhi," pungkasnya. (OL-1)
PLN EPI memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
False solutions adalah distraksi teknokratis yang memberi jalan bagi korporasi untuk terus menghasilkan emisi dan merusak hutan, sambil mengabaikan krisis iklim yang sedang dihadapi.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengunumkan pembatalan l rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.
Tersangka lainnya berinisial HYL selaku Dirut PT Praba telah diperiksa Selasa, 18 November 2025. Namun, apa saja materi pemeriksaan tidak dipublikasikan.
ORGANISASI Climate Rights International (CRI) merilis laporan terkait industri nikel di Indonesia yang dianggap merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat di sekitar tambang dan smelter
Total ada 65 aksi dan lima ahli dimintai keterangan dan diketahui proyek ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara 62.410.523,20 USD (setara Rp1,350 triliun) dan Rp323.199.898.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
Proyek yang menyasar Pulau Gili Labak dan Pulau Pagerungan Kecil ini menjadi solusi nyata atas tantangan geografis dalam pemenuhan energi di daerah terpencil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamerkan bukti pembangunan energi inklusif Indonesia di forum internasional Tokyo. Dari program B50 hingga BBM Satu Harga
Prabowo menekankan program tersebut merupakan keputusan langsung dari pemerintah yang harus segera direalisasikan.
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
Sektor industri menyerap hampir 46% energi nasional. Pemanfaatan PLTS menjadi kunci efisiensi, dekarbonisasi, dan peningkatan daya saing kawasan industri menuju target Net Zero 2060.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved