Selasa 07 September 2021, 14:48 WIB

Kepala BRIN: Judicial Review Hak Warga Negara

Faustinus Nua | Humaniora
Kepala BRIN: Judicial Review Hak Warga Negara

MI/RAMDANI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko

 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengungkapkan bahwa pihak menghargai hak warga negara terkait gugatan Uji Materi UU 11/2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). BRIN akan terus memantau perkembangan proses hukum yang berjalan sembari tetap fokus pada target-target integrasi dan konsolidasi.

"Tentu judicial review itu menjadi hak setiap warga negara, kami hanya akan memantau saja," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (7/9).

Dia mengatakan bahwa dari pihak pemerintah akan diwakili Kemenkumhan. Sebab proses tersebut menjadi ranah Kemenkumham. "Nanti dari sisi pemerintah akan diwakili oleh Kemkumham untuk merespon," tambahnya.

Baca jugaAncaman Varian Mu, Pemerintah Tak Gegabah Turunkan Level PPKM

Menurut Handoko pembentukan lembaga pemerintah selalu ditetapkan dengan Perpres, karena itu merupakan ranah eksekutif dalam hal ini Presiden. Presiden memiliki kewenangan pembentukan lembaga sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

"Bahkan lembaga seperti LIPI dibentuk dan terus berdiri sampai dengan 54 tahun tanpa ada amanat UU, hanya dengan Perpres," jelasnya.

Lebih lanjut, terkait UU 11/2019, kata Handoko hanya mengatur pembentukan BRIN untuk melaksanakan integrasi. Tetapi tidak diatur dengan pasti mekanisme dan pola integrasi.

Lantas boleh saja ada yang berpendapat integrasi bisa dilakukan dalam bentuk koordinasi, atau integrasi dalam bentuk penggabungan secara struktural kelembagaan. Tidak ada yang salah dengan kedua pendapat tersebut.

"Pengaturan rinci mekanisme yang dipilih oleh Presiden harus mengacu pada Perpres 78/2021, bukan lagi pada UU 11/2019. Karena Presiden memiliki kewenangan memilih pola dan mekanisme kelembagaan sebagai bagian dari strategi untuk melakukan eksekusi program," kata dia.

Kepala BRIN pun memastikan bahwa proses hukum yang nantinya berjalan tidak akan mengganggu kinerja lembaga itu. Pihaknya akan terus mengejar target-target ke depan untuk membangun sektor riset dan inovasi yang berstandar global, berdampak pada kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. (H-3)

Baca Juga

DOK Kenari Daja

Kenari Djaja Award 2021 Bentuk Dukungan Terhadap Karya Anak Bangsa

👤Widhoroso 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:40 WIB
KOMPETISI desain handle atau gagang pintu yang digelar Kenari Djaja sukses memunculkan desain-desain inovatif dari...
Antara

Menteri PPPA Puji Protes Guru dan Murid Tolak Pernikahan Anak

👤Ant 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:30 WIB
Menurutnya, aksi penolakan ini menunjukkan kesadaran bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak sepatutnya...
DOK Pribadi.

KLHK dan Le Minerale Inisiasi Standardisasi Bank Sampah

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:17 WIB
Bank Sampah Bersinar mendapatkan penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bank Sampah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya