Ancaman Varian Mu, Pemerintah Tak Gegabah Turunkan Level PPKM

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah memandang pemerintah tengah mengantisipasi ancaman varian Mu dengan tidak gegabah menurunkan level PPKM di berbagai wilayah, meski angka penularan covid-19 dilaporkan menurun.

Contoh penurunan kasus covid-19 di daerah misalnya, tingkat hasil positif atau positiviy rate mingguan Jakarta semakin menurun. Pada Senin (6/9) dilaporkan angkanya berada di 3,2%. Lalu, pada akhir Agustus, kasus covid-19 di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mengalami penurunan secara signifikan. Jika selama Juli tercatat ada 13.720 kasus, pada (29/8) tercatat 3.436 kasus.

Piter menyebut, DKI Jakarta seharusnya sudah bisa diturunkan level PPKM, bukan di level 3, karena angka positivity rate di bawah 5%. Namun, pemerintah masih mempertahankan level tersebut.

"Pemerintah mengantisipasi varian MU dengan tidak buru-buru melonggarkan level PPKM di Jawa dan Bali menjadi level 2. Kalau dilihat dari angka kasus baru sudah sangat rendah. DKI Jakarta sebenarnya sudah bisa turun ke level 2," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (7/9).

"Tapi pemerintah sadar kalau risiko gelombang 3 masih besar apalagi ada varian MU. Saya kira langkah pemerintah ini sudah tepat," tambahnya.

Terkait rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan memperketat karantina di bandara seiring ancaman varian Mu, Piter mengaku tidak mendukung penuh. Menurutnya, hal ini akan menyulitkan pergerakan masyarakat dalam bermobilitas.

Baca juga : Wapres: Pemerintah Siapkan Skenario Endemi

Dia mendorong pemerintah agar memaksimalkan skrining pencegahan covid-19 ke masyarakat. Misalnya lewat pemeriksaan ketat kedatangan warga dari luar negeri.

"Bandara tanpa diperketat saja sudah hampir mati (penumpang pesawat), karena masyarakat sendiri sudah membatasi diri tidak naik pesawat. Yang harus diperketat bukan bandaranya, tapi skrining atau pembatasan orang asing masuk ke dalam negeri," tegasnya.

Terpisah, Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menilai penerintah perlu meningkatkan vaksinasi dan menggalakan aturan protokol kesehatan (prokes) agar tidak ada lagi pelanggaran.

Namun, di satu sisi dia mengatakan, para pengusaha menilai realistis bahwa ekonom tidak mampu bertahan dalam kondisi pembatasan mobilitas atau PPKM ketat yang berkepanjangan.

"Karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan mempercepat proses peralihan fase pandemi ini ke fase endemi atau hidup berdampingan dengan covid-19. Cara terbaik adalah dengan mempercepat penciptaan herd immunity di masyarakat melalui vaksinasi," ucapnya.

"Dengan demikian risiko penularan dan kematian akibat varian-varian baru covid bisa lebih rendah tanpa perlunya kebijakan pembatasan mobilitas yang ketat dan kita bisa kembali produktif," pungkasnya. (OL-2)