Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA DPR Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat. Peran semua elemen masyarakat sangat menentukan keberhasilan vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal.
“Kita perlu bergotong royong untuk memastikan bahwa jangan sampai ada kesenjangan vaksinasi. Kita tidak bisa sehat sendiri, lingkungan kita juga harus sehat,” kata Puan.
Hal itu dikatakan Puan saat mengujungi Sentra Vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/9)
Puan merasakan semangat gotong royong di sentra vaksin yang akan melayani 7.500 peserta vaksinasi selama tiga hari. Para peserta antara lain terdiri dari nelayan, anak-anak, tunawisma dan difabel.
“Gotong royong, gotong royong, gotong royong. Itu semangat yang saya rasakan di sini,” kata Puan disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam kesempatan itu, Puan juga bicara khusus soal pentingnya percepatan vaksinasi anak di atas 12 tahun, terlebih mereka sudah mulai ujicoba untuk Pembelajaran tatap muka (PTM).
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman dan sehat. Itu artinya tidak bisa hanya satu atau dua anak saja di satu sekolah yang sudah divaksinasi,” kata Puan.
Mantan Menko PMK mengatakan selain vaksinasi, disiplin protokol kesehatan juga perlu digencarkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, vaksinasi saja tidak cukup. Apalagi dengan kecepatan mutasi virus korona dengan berbagai variannya.
“Ibarat perlombaan lari kita ini sedang maraton melawan Covid-19 bukan lari sprint 100 meter,” kata Puan.
Soal protokol kesehatan, dia juga berharap pengusaha-pengusaha muda di HIPMI turut menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari company culture atau budaya perusahaan di kantor atau pabrik masing-masing.
“Jadi protokol kesehatan itu jangan sebatas peraturan tertulis, tetapi harus jadi culture di perusahaan-perusahaan milik anggota HIPMI,” pinta Puan.
“Ingat bahwa rakyat yang sehat adalah syarat untuk ekonomi Indonesia yang kuat,” tukasnya. (Sru/OL-09)
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved