Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Darurat Pendidikan, Mendikbud-Ristek Diminta Hubungi Pemda Tidak Gelar PTM

M. Iqbal Al Machmudi
30/8/2021 16:45
Darurat Pendidikan, Mendikbud-Ristek Diminta Hubungi Pemda Tidak Gelar PTM
Guru memberikan pelajaran kepada siswa kelas 7 saat sekolah tatap muka di SMP 245, Petukangan, Jakarta, Senin (30/8/2021)(MI/RAMDANI )

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim diharapkan memberikan terobosan untuk terwujudnya pembelajaran pembelajaran tatap muka (PTM).

"Kami mendorong Kemendikbud-Ristek memprkarsai seluruh implementasi SKB 4 menteri secara maksimal," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda Rakornas KPAI Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah," Senin (30/8).

Kendala SKB 4 menteri sendiri yakni belum terjadinya sinkronisasi kebijakan dan operasional terutama upaya nyata yang dilakukan Kemendikbud-Ristek.

Baca juga: Pernikahan-Kecanduan Gadget, Penyebab Anak Putus Sekolah di 2021

Syaiful menceritakan terdapat 12 pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/ kota yang sudah masuk zona level 1,2, dan 3 tapi masih belum mengeluarkan izin PTM di sekolah.

"Tentu ini tidak bisa saling lempar di Komisi X DPR RI. Kemendikbud-Ristek harus turun langsung ke lapangan tanya ada kendala, peran, tanggungjawab apa supaya PTM ini bisa terlaksana," jelansya.

"Saya juga sampaikan ke Mas Menteri (Nadiem) kalau hanya 3 gubernur, 9 bupati Mas Menteri tinggal telepon kalau perlu datangi yang bersangkutan tanya apa yang jadi persoalan, duduk bersama, selesaikan hari itu juga apa yang jadi masalah dan hambatannya," tambahnya.

Adapun 12 Pemda yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Selanjutnya, Pemda yang turut melarang PTM terbatas ialah, Pemkot Serang, Pemkab Lampung Tengah, Tenggamus, Lampung Utara, Waykanan, Pesawaran, Tulung Bawang, dan Mesuji.

Syaiful menegaskan dalam menyudahi darurat pendidikan di masa pandemi dengan berbagai pertimbangan pembelajaran tata muka menjadi opsi yang paling baik. Pemerintah wajib menyelenggarakan PTM tanpa efek apa pun.

"Sudah terjadi darurat pendidikan, sehingga secepatnya dilakukan PTM dan PTM ini sekali lagi sifatnya masih sangat terbatas dan sekolah bisa memberikan opsi 2 hari dalam sepekan melakukan PTM selebihnya daring," pungkasnya. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : HUMANIORA
Berita Lainnya