Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara atas dukungan dalam penanganan pandemi covid-19. Kerja cerdas dan sinergi antarlembaga negara dinilai menjadi salah satu kunci untuk menghadapi masa krisis.
"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Senin (16/8).
"Termasuk, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Minta Rakyat Jangan Bosan Kritik Pemerintah
Menurut Kepala Negara, MPR RI dengan program Empat Pilar, terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dengan DPR RI, yang telah bekerja keras dan bersinergi bersama pemerintah untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan covid-19.
"Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia. Itu menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita," papar Presiden.
Mantan wali kota Solo itu juga mengapresiasi DPD RI, yang terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undan. Serta, memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi, sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah di masa mendatang.
Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat, inovasi pemeriksaan yang dilakukan BPK RI juga turut diapresiasi. Peran pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam situasi pandemi covid-19, lanjut dia, dengan beberapa penyesuaian dari standar situasi normal.
Baca juga: Ketua MPR Sampaikan Wacana Vaksinasi Ideologi, Apa Itu?
"Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan, agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah," tutur Jokowi.
Pujian juga disampaikan kepada lembaga pelayanan peradilan yang terus berinovasi di masa pandemi. Menurutnya, proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik mampu mempercepat penanganan perkara.
Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga menggelar persidangan melalui daring, sehingga mmpu menyelesaikan perkara secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. "Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi. Baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim," katanya.(OL-11)
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.
Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
DPR dinilai membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN, menyusun RAPBN 2026, serta melaksanakan fungsi pengawasan
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved