Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PRESIDEN Joko Widodo memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara atas dukungan dalam penanganan pandemi covid-19. Kerja cerdas dan sinergi antarlembaga negara dinilai menjadi salah satu kunci untuk menghadapi masa krisis.
"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Senin (16/8).
"Termasuk, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Minta Rakyat Jangan Bosan Kritik Pemerintah
Menurut Kepala Negara, MPR RI dengan program Empat Pilar, terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dengan DPR RI, yang telah bekerja keras dan bersinergi bersama pemerintah untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan covid-19.
"Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia. Itu menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita," papar Presiden.
Mantan wali kota Solo itu juga mengapresiasi DPD RI, yang terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undan. Serta, memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi, sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah di masa mendatang.
Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat, inovasi pemeriksaan yang dilakukan BPK RI juga turut diapresiasi. Peran pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam situasi pandemi covid-19, lanjut dia, dengan beberapa penyesuaian dari standar situasi normal.
Baca juga: Ketua MPR Sampaikan Wacana Vaksinasi Ideologi, Apa Itu?
"Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan, agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah," tutur Jokowi.
Pujian juga disampaikan kepada lembaga pelayanan peradilan yang terus berinovasi di masa pandemi. Menurutnya, proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik mampu mempercepat penanganan perkara.
Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga menggelar persidangan melalui daring, sehingga mmpu menyelesaikan perkara secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. "Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi. Baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim," katanya.(OL-11)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved