Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga momentum penurunan laju penularan Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ia berharap momentum baik ini tetap terjaga setelah pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, meski dengan uji coba pembukaan mal dan pembukaan tempat ibadah secara terbatas.
“Relaksasi ekonomi dan sosial keagamaan ini juga harus direspons dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni dengan tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (10/8).
Puan mengatakan, tanggung jawab bersama masyarakat dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M), semata-mata agar kondisi penularan Covid-19 tidak kembali seperti Juli lalu. “Mari kita jaga bersama-sama kondisi yang berangsur membaik ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Puan seraya mengingatkan pengawasan prokes oleh petugas di lapangan juga tetap diperlukan.
Selain itu, Puan juga berharap dalam masa perpanjangan PPKM Level 4 ini, pemerintah bisa menekan dua indikator yakni angka kematian dan positivity rate. “Tren kasus beberapa hari terakhir memang menurun, tapi angka kematian dan positivity rate masih relatif tinggi. Dua indikator ini harus terus ditekan,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Data Kementerian Kesehatan Senin (9/8/2021) menunjukkan, positivity rate masih 36,34% atau jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%. Sementara angka kematian di hari yang sama sebanyak 1.475 jiwa. Puan mengimbau, pemerintah harus fokus untuk menekan dua indikator tersebut sampai di bawah standar yang berlaku.
“Selain itu, upaya penekanan positivity rate harus disertai dengan testing, tracing dan treatment (3T) yang semakin masif. “Kalau 3T tidak masif, nantinya penularan hanya naik turun, tapi tidak melandai. Akibatnya, tidak ada info tepat terkait daerah-daerah yang betul-betul red zone,” imbuh mantan Menko PMK ini.
Terkait vaksinasi massal, Puan juga mengingatkan agar pemerintah terus menggenjot pelaksanaannya, terutama di luar Jawa yang tingkat vaskinasinya masih rendah. Menurutnya, target vaksinasi harus tercapai dengan pasokan dan distribusi vaksin yang lancar. “Karena faktanya vaksinasi adalah salah satu cara utama menekan risiko kematian,” ujar Puan. (OL-10)
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved