Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga momentum penurunan laju penularan Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ia berharap momentum baik ini tetap terjaga setelah pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, meski dengan uji coba pembukaan mal dan pembukaan tempat ibadah secara terbatas.
“Relaksasi ekonomi dan sosial keagamaan ini juga harus direspons dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni dengan tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (10/8).
Puan mengatakan, tanggung jawab bersama masyarakat dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M), semata-mata agar kondisi penularan Covid-19 tidak kembali seperti Juli lalu. “Mari kita jaga bersama-sama kondisi yang berangsur membaik ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Puan seraya mengingatkan pengawasan prokes oleh petugas di lapangan juga tetap diperlukan.
Selain itu, Puan juga berharap dalam masa perpanjangan PPKM Level 4 ini, pemerintah bisa menekan dua indikator yakni angka kematian dan positivity rate. “Tren kasus beberapa hari terakhir memang menurun, tapi angka kematian dan positivity rate masih relatif tinggi. Dua indikator ini harus terus ditekan,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Data Kementerian Kesehatan Senin (9/8/2021) menunjukkan, positivity rate masih 36,34% atau jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%. Sementara angka kematian di hari yang sama sebanyak 1.475 jiwa. Puan mengimbau, pemerintah harus fokus untuk menekan dua indikator tersebut sampai di bawah standar yang berlaku.
“Selain itu, upaya penekanan positivity rate harus disertai dengan testing, tracing dan treatment (3T) yang semakin masif. “Kalau 3T tidak masif, nantinya penularan hanya naik turun, tapi tidak melandai. Akibatnya, tidak ada info tepat terkait daerah-daerah yang betul-betul red zone,” imbuh mantan Menko PMK ini.
Terkait vaksinasi massal, Puan juga mengingatkan agar pemerintah terus menggenjot pelaksanaannya, terutama di luar Jawa yang tingkat vaskinasinya masih rendah. Menurutnya, target vaksinasi harus tercapai dengan pasokan dan distribusi vaksin yang lancar. “Karena faktanya vaksinasi adalah salah satu cara utama menekan risiko kematian,” ujar Puan. (OL-10)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved