Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga momentum penurunan laju penularan Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ia berharap momentum baik ini tetap terjaga setelah pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, meski dengan uji coba pembukaan mal dan pembukaan tempat ibadah secara terbatas.
“Relaksasi ekonomi dan sosial keagamaan ini juga harus direspons dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni dengan tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (10/8).
Puan mengatakan, tanggung jawab bersama masyarakat dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M), semata-mata agar kondisi penularan Covid-19 tidak kembali seperti Juli lalu. “Mari kita jaga bersama-sama kondisi yang berangsur membaik ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Puan seraya mengingatkan pengawasan prokes oleh petugas di lapangan juga tetap diperlukan.
Selain itu, Puan juga berharap dalam masa perpanjangan PPKM Level 4 ini, pemerintah bisa menekan dua indikator yakni angka kematian dan positivity rate. “Tren kasus beberapa hari terakhir memang menurun, tapi angka kematian dan positivity rate masih relatif tinggi. Dua indikator ini harus terus ditekan,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Data Kementerian Kesehatan Senin (9/8/2021) menunjukkan, positivity rate masih 36,34% atau jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%. Sementara angka kematian di hari yang sama sebanyak 1.475 jiwa. Puan mengimbau, pemerintah harus fokus untuk menekan dua indikator tersebut sampai di bawah standar yang berlaku.
“Selain itu, upaya penekanan positivity rate harus disertai dengan testing, tracing dan treatment (3T) yang semakin masif. “Kalau 3T tidak masif, nantinya penularan hanya naik turun, tapi tidak melandai. Akibatnya, tidak ada info tepat terkait daerah-daerah yang betul-betul red zone,” imbuh mantan Menko PMK ini.
Terkait vaksinasi massal, Puan juga mengingatkan agar pemerintah terus menggenjot pelaksanaannya, terutama di luar Jawa yang tingkat vaskinasinya masih rendah. Menurutnya, target vaksinasi harus tercapai dengan pasokan dan distribusi vaksin yang lancar. “Karena faktanya vaksinasi adalah salah satu cara utama menekan risiko kematian,” ujar Puan. (OL-10)
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved