Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERPANJANGAN pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali dengan sejumlah pelonggaran harus direspons lewat disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pengendalian covid-19.
"Saya berharap informasi terkait kebijakan sejumlah pelonggaran di sejumlah kegiatan saat perpanjangan PPKM level 4 di Jawa-Bali ini tidak disikapi dengan euforia yang kebablasan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8). Pada kesempatan konprensi pers secara daring, Senin (9/8), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 di Jawa-Bali sampai dengan 16 Agustus 2021.
Luhut memaparkan, tren kasus infeksi covid-19 di Jawa-Bali mengalami penurunan 59,6% dari puncak kasus pada 15 Juli 2021. Karena itu pada perpanjangan PPKM level 4 akan dilakukan pembukaan kegiatan masyarakat di mal dan tempat-tempat ibadah di sejumlah kota.
Menurut Lestari, dalam pembukaan sejumlah kegiatan itu perlu diantisipasi dampak euforia yang berpotensi menyebabkan abainya masyarakat terhadap sejumlah aturan dan protokol kesehatan. Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat perlu penekanan terhadap peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan setiap kali dilakukan pembukaan kembali sejumlah kegiatan di ruang publik pada masa pandemi ini.
"Dibukanya kembali sejumlah kegiatan masyarakat di masa perpanjangan PPKM level 4 di Jawa-Bali ini saya kira bisa dimanfaatkan untuk melihat efektivitas vaksinasi covid-19 dan disiplin protokol kesehatan dalam melindungi masyarakat dari paparan virus korona," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan juga harus bisa memastikan masyarakat yang terlibat dalam sejumlah kegiatan pada masa pandemi memenuhi semua persyaratan yang diberlakukan.
Rerie berharap penerapan sejumlah kebijakan pelonggaran kegiatan di masa perpanjangan PPKM level 4 di Jawa-Bali ini bisa disosialisaikan dengan baik dan dipahami oleh masyarakat luas. Jangan sampai, tegas Rerie, pemberlakuan pelonggaran kegiatan di sejumlah kota, memicu masyarakat abai terhadap sejumlah kebijakan yang diterapkan dalam perpanjangan PPKM level 4 secara umum.
Baca juga: Penerima Dosis Pertama Vaksin Covid-19 Tembus 50 Juta
Perjuangan untuk mewujudkan kekebalan kelompok lewat agresivitas vaksinasi covid-19 harus terus ditingkatkan dengan mendorong kinerja para pelaksana di lapangan dalam mengatasi sejumlah kendala yang terjadi. Dukungan penuh lewat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program vaksinasi nasional covid-19, menurut Rerie, akan sangat membantu pencapaian kekebalan kelompok yang diharapkan. (OL-14)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved