Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH kasus harian covid-19 di luar Jawa-Bali mendominasi total kasus nasional. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran virus korona.
"Sangat memprihatinkan saat virus korona merebak di sejumlah daerah terungkap sejumlah politisi, lurah, dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8). Saat membuka rapat terbatas, Sabtu (7/8), Presiden Joko Widodo mengatakan pergerakan kasus baru di luar Jawa-Bali meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir di saat tren kasus di Jawa-Bali justru mulai menurun.
Data pemerintah pada 25 Juli 2021, tambahan kasus covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34% dari total kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021, wilayah luar Jawa-Bali menyumbang 13.589 kasus baru atau 44% dari total kasus baru nasional. Kemudian pada 6 Agustus 2021, porsi luar Jawa-Bali mencapai 21.374 kasus, setara 54% dari total kasus baru nasional.
Sangat disayangkan seiring dengan catatan peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali itu, ujar Lestari, pada Minggu (8/8), sejumlah politisi terjaring razia, diduga melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumatra Utara. Bukan hanya politisi, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, di sejumlah daerah juga kedapatan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Menurut Rerie, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian covid-19. Bukan malah mereka memberi contoh melanggar kebijakan, tambahnya, yang berdampak akan menghambat upaya-upaya pengendalian covid-19 di negeri ini.
"Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi itu merupakan panutan masyarakat. Bila mereka sengaja melanggar kebijakan PPKM, tentu banyak masyarakat akan mengikuti perilaku para tokoh tersebut," ujar Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Perilaku para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politik di sejumlah daerah itu, tegas Rerie, harus segera ditertibkan lewat mekanisme yang berlaku. Para tokoh dan pemimpin di setiap tingkatan wilayah di negeri ini, ujar Rerie, wajib meningkatkan sikap keteladanan terhadap masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengendalian covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Genjot Vaksinasi untuk Daerah Berisiko
Saat ini, tegas Rerie, Ibu Pertiwi sangat berharap pada komitmen seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjalankan semua strategi yang telah ditetapkan pemerintah, agar mampu segera mengendalikan covid-19. "Para pendiri negeri ini telah memberi teladan bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh anak bangsa, kemerdekaan Indonesia bisa diwujudkan. Di masa pandemi ini, saya sangat berharap komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat bisa diwujudkan demi membebaskan negeri dari ancaman covid-19," pungkas Rerie. (OL-14)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved