Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH kasus harian covid-19 di luar Jawa-Bali mendominasi total kasus nasional. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran virus korona.
"Sangat memprihatinkan saat virus korona merebak di sejumlah daerah terungkap sejumlah politisi, lurah, dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8). Saat membuka rapat terbatas, Sabtu (7/8), Presiden Joko Widodo mengatakan pergerakan kasus baru di luar Jawa-Bali meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir di saat tren kasus di Jawa-Bali justru mulai menurun.
Data pemerintah pada 25 Juli 2021, tambahan kasus covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34% dari total kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021, wilayah luar Jawa-Bali menyumbang 13.589 kasus baru atau 44% dari total kasus baru nasional. Kemudian pada 6 Agustus 2021, porsi luar Jawa-Bali mencapai 21.374 kasus, setara 54% dari total kasus baru nasional.
Sangat disayangkan seiring dengan catatan peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali itu, ujar Lestari, pada Minggu (8/8), sejumlah politisi terjaring razia, diduga melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumatra Utara. Bukan hanya politisi, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, di sejumlah daerah juga kedapatan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Menurut Rerie, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian covid-19. Bukan malah mereka memberi contoh melanggar kebijakan, tambahnya, yang berdampak akan menghambat upaya-upaya pengendalian covid-19 di negeri ini.
"Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi itu merupakan panutan masyarakat. Bila mereka sengaja melanggar kebijakan PPKM, tentu banyak masyarakat akan mengikuti perilaku para tokoh tersebut," ujar Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Perilaku para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politik di sejumlah daerah itu, tegas Rerie, harus segera ditertibkan lewat mekanisme yang berlaku. Para tokoh dan pemimpin di setiap tingkatan wilayah di negeri ini, ujar Rerie, wajib meningkatkan sikap keteladanan terhadap masyarakat dalam menjalankan kebijakan pengendalian covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Genjot Vaksinasi untuk Daerah Berisiko
Saat ini, tegas Rerie, Ibu Pertiwi sangat berharap pada komitmen seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjalankan semua strategi yang telah ditetapkan pemerintah, agar mampu segera mengendalikan covid-19. "Para pendiri negeri ini telah memberi teladan bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh anak bangsa, kemerdekaan Indonesia bisa diwujudkan. Di masa pandemi ini, saya sangat berharap komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat bisa diwujudkan demi membebaskan negeri dari ancaman covid-19," pungkas Rerie. (OL-14)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved