Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PENINGKATAN jumlah zona merah penyebaran covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali harus diwaspadai lewat kesiapan para pemangku kepentingan di daerah dan sejumlah fasilitas kesehatan beserta kelengkapannya.
"Kondisi sebaran zona merah covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).
Catatan Satgas penanganan Covid-19 per Minggu (1/8) terjadi penambahan zona merah di Tanah Air menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota. Sepekan sebelumnya, Minggu (25/7), zona merah tercatat di 32 provinsi dan 195 kabupaten/kota.
Meski dalam catatan tersebut jumlah zona merah tertinggi tercatat berturut-turut di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota), sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak. Menurut Lestari, kondisi tersebut harus direspons dengan segera untuk memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah untuk mereplikasi penanganan lonjakan kasus positif covid-19 di Jawa-Bali untuk menekan pertambahan zona merah di luar Jawa-Bali. Namun, ujar Rerie, harus diingat kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali sangat berbeda.
Dengan begitu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kesiapan setiap daerah harus benar-benar rinci untuk menjalankan strategi yang serupa dengan provinsi-provinsi di Jawa-Bali. Upaya tersebut, ujarnya, untuk menghindari strategi yang direncanakan belum bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi.
Jangan sampai, tegas Rerie, ketidaksiapan daerah di luar Jawa-Bali dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19 menambah daftar jumlah kematian akibat virus korona yang per Rabu (4/8) menembus 100 ribu orang. Rerie berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar mampu berkolaborasi dengan baik, sehingga berbagai upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air bisa dilaksanakan sesuai rencana.
Baca juga: Kemenkes : Stok Vaksin Covid-19 Masih Aman
Dukungan masyarakat, tegas Rerie, dalam bentuk menjalankan protokol kesehatan di keseharian dan kesediaan divaksinasi akan sangat membantu langkah-langkah pengendalian penyebaran virus korona. Menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan, serta bersedia divaksinasi, menurut Rerie, merupakan upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman covid-19. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved