Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PENINGKATAN jumlah zona merah penyebaran covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali harus diwaspadai lewat kesiapan para pemangku kepentingan di daerah dan sejumlah fasilitas kesehatan beserta kelengkapannya.
"Kondisi sebaran zona merah covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).
Catatan Satgas penanganan Covid-19 per Minggu (1/8) terjadi penambahan zona merah di Tanah Air menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota. Sepekan sebelumnya, Minggu (25/7), zona merah tercatat di 32 provinsi dan 195 kabupaten/kota.
Meski dalam catatan tersebut jumlah zona merah tertinggi tercatat berturut-turut di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota), sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak. Menurut Lestari, kondisi tersebut harus direspons dengan segera untuk memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah untuk mereplikasi penanganan lonjakan kasus positif covid-19 di Jawa-Bali untuk menekan pertambahan zona merah di luar Jawa-Bali. Namun, ujar Rerie, harus diingat kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali sangat berbeda.
Dengan begitu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kesiapan setiap daerah harus benar-benar rinci untuk menjalankan strategi yang serupa dengan provinsi-provinsi di Jawa-Bali. Upaya tersebut, ujarnya, untuk menghindari strategi yang direncanakan belum bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi.
Jangan sampai, tegas Rerie, ketidaksiapan daerah di luar Jawa-Bali dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19 menambah daftar jumlah kematian akibat virus korona yang per Rabu (4/8) menembus 100 ribu orang. Rerie berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar mampu berkolaborasi dengan baik, sehingga berbagai upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Tanah Air bisa dilaksanakan sesuai rencana.
Baca juga: Kemenkes : Stok Vaksin Covid-19 Masih Aman
Dukungan masyarakat, tegas Rerie, dalam bentuk menjalankan protokol kesehatan di keseharian dan kesediaan divaksinasi akan sangat membantu langkah-langkah pengendalian penyebaran virus korona. Menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan, serta bersedia divaksinasi, menurut Rerie, merupakan upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman covid-19. (OL-14)
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved