Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut peningkatan kasus covid-19 mulai terjadi di luar Jawa. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat dan PPKM berlevel sudah mampu menekan kasus covid-19 di Jawa, namun kini tren kenaikan kasus menyasar wilayah luar Jawa.
"Saya melihat angka-angka tadi di wilayah Jawa sudah mulai turun pelan-pelan. Tetapi, yang di luar Jawa gantian naik. Ini varian Delta, penularannya sangat cepat sekali," ujar Kepala Negara di Istana Merdeka, Jumat (30/7).
Jokowi, sapaan akrabnya, menyampaikan pascapelaksanaan PPKM darurat yang sudah masuk ke PPKM berlevel, kasus covid-19 di sejumlah wilayah Jawa berangsur-angsur turun. Dia mencontohkan tingkat keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet yang saat ini 38%, dari sebelumnya mencapai 90%.
Baca juga: Stok Vaksin Aman, Pemerintah Daerah Tidak Perlu Khawatir
"Di Wisma Atlet misalnya, yang dulu sudah hampir 90%, pagi tadi saya cek angka keterisian dari tempat tidur di angka 38%. Dulunya 90%, hampir penuh. Ini juga patut kita syukuri," imbuh Presiden.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan pemerintah terus menyeimbangkan upaya penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dia menekankan bahwa situasi krisis saat ini dialami semua pihak, tidak hanya pengusaha kecil.
Baca juga: Pengasuhan dan Nutrisi Penting Bagi Anak di Masa Pandemi
Ketika terjadi lonjakan kasus covid-19 beberapa waktu akibat varian Delta, pemerintah mau tidak mau harus menarik rem dengan kebijakan PPKM darurat. "Tidak ada jalan lain saat itu, karena di Jawa-Bali kita lihat semua titik merah, tidak ada yang kuning. Sehingga, keputusan kita dengan PPKM darurat," pungkasnya.
Presiden menekankan kebijakan diambil pemerintah dari sisi kesehatan dengan tetap memerhatikan kinerja ekonomi. Pemerintah tak bisa mengambil kebijakan penutupan total (lockdown) seperti negara lain, karena mencermati keseimbangan tersebut.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved