Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyayangkan tindakan berlebihan oknum prajurit Polisi Militer TNI AU (Pomau) saat melerai pertikaian yang melibatkan warga sipil penyandang disabilitas di Merauke, Papua.
“Ada cara-cara yang lebih bijak dalam merespons aktivitas warga disabilitas. Kami menyayangkan sikap berlebihan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di sana ketika berusaha melerai pertikaian antarwarga,” kata Angkie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Sebagai sesama penyandang disabilitas, Angkie berharap ada pendekatan persuasif dan sikap humanis yang bisa dikedepankan ketika berhadapan dengan masyarakat penyandang disabilitas.
“Saya seorang tunarungu tuli, saya memahami betul bagaimana sulitnya berkomunikasi. Saya memahami perasaan teman-teman disabilitas yang lain di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah dan juga sesama disabilitas, saya meminta maaf atas kejadian ini dan berharap ke depannya tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari," ujarnya.
Staf Khusus Presiden mendukung langkah yang diambil Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum kepada oknum anggotanya yang menyalahi aturan.
“Kami mendukung setiap upaya penegakan disiplin yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," ujarnya.
Angkie meyakini prajurit TNI mampu menjalankan fungsinya secara professional dengan mengedepankan "delapan wajib TNI" yang ramah, santun, menjunjung tinggi kehormatan, serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Pernyataan Angkie tersebut menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan dua orang oknum Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) J.A Dimara Merauke kepada seorang warga sipil penyandang disabilitas.
Mabes TNI AU telah memastikan kedua oknum prajurit Pomau tersebut sudah ditahan.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Rabu ini juga telah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara, serta Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) di Lanud tersebut.
"Jadi saya minta malam ini langsung diserahterimakan (jabatan). Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu," kata Panglima TNI kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/7).
Panglima TNI menjelaskan keduanya dicopot karena tak dapat membina anggotanya. Hadi mengungkapkan dirinya marah dengan sikap dua oknum prajurit Pomau yang tak peka dan melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
"(Alasan pencopotan) Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah," tegas Hadi. (Ant/OL-12)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Billy juga merekomendasikan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar menyusun sistem key performance indikator (KPI) terhadap rektor.
INDONESIA dinilai sedang mengalami pembajakan demokrasi oleh kekuatan kartel politik yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang dan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan
Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan izin pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
PT Permodalan Nasional Madani bekerja sama dengan Yayasan Berdaya Menembus Batas (YBMB) menggelar pelatihan kewirausahaan dinamis di Karawang.
STAF Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik dan Keamanan, Lenis Kogoya, mengatakan saat ini hanya mukjizat Tuhan yang dapat menolong pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari KKB Papua.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang, tercatat sebanyak 33 penyandang disabilitas menjadi korban terdampak langsung musibah banjir tersebut.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan FGD investasi inklusif.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Mewujudkan Lingkungan Kerja dan Ekosistem Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Pengalaman minimnya informasi yang aksesibel memotivasinya menggunakan media sosial sebagai sarana perjuangan untuk menghargai keberagaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved