Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyayangkan tindakan berlebihan oknum prajurit Polisi Militer TNI AU (Pomau) saat melerai pertikaian yang melibatkan warga sipil penyandang disabilitas di Merauke, Papua.
“Ada cara-cara yang lebih bijak dalam merespons aktivitas warga disabilitas. Kami menyayangkan sikap berlebihan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di sana ketika berusaha melerai pertikaian antarwarga,” kata Angkie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Sebagai sesama penyandang disabilitas, Angkie berharap ada pendekatan persuasif dan sikap humanis yang bisa dikedepankan ketika berhadapan dengan masyarakat penyandang disabilitas.
“Saya seorang tunarungu tuli, saya memahami betul bagaimana sulitnya berkomunikasi. Saya memahami perasaan teman-teman disabilitas yang lain di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah dan juga sesama disabilitas, saya meminta maaf atas kejadian ini dan berharap ke depannya tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari," ujarnya.
Staf Khusus Presiden mendukung langkah yang diambil Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum kepada oknum anggotanya yang menyalahi aturan.
“Kami mendukung setiap upaya penegakan disiplin yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI," ujarnya.
Angkie meyakini prajurit TNI mampu menjalankan fungsinya secara professional dengan mengedepankan "delapan wajib TNI" yang ramah, santun, menjunjung tinggi kehormatan, serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Pernyataan Angkie tersebut menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan dua orang oknum Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) J.A Dimara Merauke kepada seorang warga sipil penyandang disabilitas.
Mabes TNI AU telah memastikan kedua oknum prajurit Pomau tersebut sudah ditahan.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Rabu ini juga telah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara, serta Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) di Lanud tersebut.
"Jadi saya minta malam ini langsung diserahterimakan (jabatan). Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu," kata Panglima TNI kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/7).
Panglima TNI menjelaskan keduanya dicopot karena tak dapat membina anggotanya. Hadi mengungkapkan dirinya marah dengan sikap dua oknum prajurit Pomau yang tak peka dan melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
"(Alasan pencopotan) Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah," tegas Hadi. (Ant/OL-12)
Billy juga merekomendasikan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar menyusun sistem key performance indikator (KPI) terhadap rektor.
INDONESIA dinilai sedang mengalami pembajakan demokrasi oleh kekuatan kartel politik yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang dan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan
Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan izin pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
PT Permodalan Nasional Madani bekerja sama dengan Yayasan Berdaya Menembus Batas (YBMB) menggelar pelatihan kewirausahaan dinamis di Karawang.
STAF Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik dan Keamanan, Lenis Kogoya, mengatakan saat ini hanya mukjizat Tuhan yang dapat menolong pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari KKB Papua.
KASUS penyalahgunaan kredit PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri serta sindikasi bank lainnya harus menjadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH).
KARYA seni bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan kemampuan dan mendukung kreativitas berbagai kalangan, termasuk kalangan disabilitas.
KOMISI Nasional Disabilitas (KND) mengapresiasi program Safari Wukuf dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Program ini dinilai sebagai contoh praktik baik.
Dari total 17,9 juta penyandang disabilitas hanya 2,8%-nya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Hal ini diungkapkan Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangannya dalam upaya mendorong DKI Jakarta kota yang ramah bagi konsumen disabilitas.
Pembatalan dilakukan karena belum adanya jaminan dari pemerintah terkait kepastian penyelenggaraan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved