Pemilu Cacat Moral Melahirkan Kesengsaraan

INDONESIA dinilai sedang mengalami pembajakan demokrasi oleh kekuatan kartel politik yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang dan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan. Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan situasi yang dihadapi ini merupakan masalah besar agar pemerintah bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu kepentingan calon presiden tertentu.

"Masalah terbesar mengenai bagaimana negara ini menjaga roh demokrasi agar demokrasi itu tidak dibajak oleh kekuatan yang disebut kekuatan kartel dari politik. Karena apa, kalau kita melihat gejalanya pasca keputusan MKMK ada kesan intervensi kekuasaan itu terlalu dominan yang mengakibatkan demokrasi kita semakin terancam dan inilah yang dilihat oleh publik," ujarnya, Sabtu (11/11).

Dengan situasi tersebut maka mau tidak mau kita mendesak kehadiran alat negara birokrasi, polisi dan TNI benar-benar netral. Netralitas memang tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tapi dibutuhkan komitmen dari penyelenggara negara untuk menunjukkan mereka memiliki kesiapsediaan untuk mengoreksi kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga: Manuver Inkonstitusional, Pencawapresan Gibran Dinilai Cacat Legitimasi 

"Dan itu yang sekarang ini bisa kita baca dengan tidak netralan. Maka kita berharap saatnya elit politik duduk bersama untuk mematuhi etika politik dan menjalankan etika kepatuhan untuk memberi jaminan pemilu ini diselenggarakan secara netral, jurdil dan adil serta tidak berpihak pada kepentingan pada satu kelompok yang harusnya tidak didukung," paparnya.

Kekuatan yang tersembunyi yang selama ini digunakan untuk mengintervensi situasi yang tidak menyenangkan akan menghadirkan pemilu dengan cacat moral. Pemilu dengan cacat moral akan sangat berbahaya dengan penyelenggaraan negara yang berpihak.

Baca juga: Pembelaan Anwar Usman Justru Merendahkan Citra dan Martabat Pribadi

"Kami berharap pada kejadian-kejadian ini harusnya segera dikoreksi kalau ada oknum yang terlibat dalam ketidaknetralan maka itu harus dipecat atau diproses hukum. Kalau tidak maka kita akan mengalami kehancuran demokrasi. Sudah saatnya penyelenggaraan negara untuk benar-benar menjalankan kepatuhan terhadap moralitas dan etika publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sesaat dan itu akan merugikan masa depan bangsa," tukasnya. (Sru/Z-7)