Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Joko Widodo berharap MUI terus berperan aktif dalam membantu Indonesia terbebas dari belenggu Covid-19 dengan mewujudkan Indonesia herd immunity melalui vaksinasi.
"MUI mengajak umat untuk mematuhi protokol kesehatan. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar, bahwa vaksin yang digunakan pemerintah adalah vaksin yang aman, dan halal," kata Jokowi dalam Milad ke-46 MUI virtual, Senin (26/7).
Jokowi mengatakan MUI selalu bermitra baik dengan pemerintah dalam menyumbang berbagai masukan konstruktif demi kemajuan bangsa Indonesia, dan mengucapkan apresiasi kepada pihak MUI yang merupakan wajah moderasi dalam beragama yang selalu istiqamah berdakwah menyemai nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini.
"Apresiasi setinggi-tingginya, atas tausiyah MUI yang mengimbau agar umat Islam menjadi pelopor dalam mengatasi pandemi Covid-19," jelasnya.
Kepala Negara menjelaskan pemerintah menyadari adanya kesulitan yang dirasakan masyarakat ditengah pembatasan aktifitas dan mobilitas yang saat ini sedang berlaku.
Oleh karenanya pemerintah saat ini sedang bergerak cepat membantu masyarakat melalui penyaluran bantuan dan perlindungan sosial untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Kekuatan doa
Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap momen Milad MUI ini bisa menjadi momentum untuk menghimpun dan menyatukan seluruh energi umat Islam.
"Upaya pemerintah saja tidak cukup, bahkan jauh dari kata cukup. Dukungan, kesadaran, dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat berperan penting untuk mengatasi pandemi,” ujarnya.
"Dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, kita akan mampu melewati ujian ini," tambahnya.
Sementara itu, di Milad MUI ini juga Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith mengucapkan, mabruk untuk MUI. Dirinya berharap MUI dapat terus berkiprah untuk melayani umat di Indonesia.
"MUI agar memberikan perhatian dalam kecepatan untuk memberikan solusi dan melalui fatwa yang dikeluarkan mampu menjawab kebimbangan umat dalam bermuamalah yang aman dan halal," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), KH Jeje Zaenudin, menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu menangani berbagai isu keumatan berskala global dan kepentingan bersama secara nasional yang strategis.
"MUI benar – benar merepresentasikan Ormas Islam Indonesia bukan representasi satu golongan Islam tertentu," ucapnya.
Usia MUI yang sudah memasuki usia 46 tahun, banyak jasa yang telah dilakukan. Dia berharap, pengabdian yang sudah dilakukan selama ini dapat menjadi amal saleh bagi pendiri, pemimpin serta pengurusnya.
“Kita berdoa semoga pengabdianya menjadi amal saleh yang mengalirkan pahala bagi para pendirinya dan para pemimpin serta pengurusnya," pungkasnya. (H-2)
KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mendorong Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik.
Ekosistem keuangan haji adalah sistem yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan proses dalam pengelolaan dana haji serta meningkatkan kualitas pelayanan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved