WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskan perlunya upaya meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan dalam mengatasi pandemi covid-19.
Ma’ruf juga meminta aparat pemerintah pusat dan daerah bekerja ekstra keras agar masyarakat bisa mendapat perhatian yang lebih baik lagi.
“Saya juga ingin mengetahui semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers saat rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait penanganan covid-19 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Kamis (22/7) malam.
Baca juga: TNI Gelar Serbuan Vaksin Covid-19 di Citos
Ma’ruf menyebut pemerintah terus mengantisipasi dinamika yang terjadi akibat pandemi, seperti menambah alokasi anggaran pada bidang kesehatan dan memberikan bantuan sosial.
Perlu adanya upaya ekstra di dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
Maka dari itu, dalam rangka pemberian dukungan pada sektor tersebut dibutuhkan adanya upaya percepatan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di seluruh daerah.
“Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” tegasnya.
Ma’ruf menjelaskan, dirinya juga terus memantau perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3 T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
“Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos,” tutur Wapres.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021, tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18% terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.
Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalam kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.
“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi [Jawa Barat] agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya ,” jelasnya.
Khusus untuk Jawa Barat, tambah Ma’ruf, pemerintah masih menyaksikan belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM Darurat Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.
“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” pungkasnya. (OL-1)
