Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta memperbaiki akses komunikasi terkait tempat perawatan covid-19. Masyarakat dinilai sangat membutuhkan informasi tersebut, terutama pasien covid-19.
"Manfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19. Gandeng masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk bersama-sama, bahu membahu terlibat langsung dalam penanganan covid-19 ini," kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Minggu (11/7).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai banyak masyarakat yang kebingungan mencari rumah sakit untuk perawatan covid-19. Sebab, lonjakan penyebaran covid-19 membuat fasilitas kesehatan penuh.
Baca juga: Psikolog UGM Sebut Nakes Juga Berisiko Alami Psikosomatis karena Covid-19
"Jangan sampai ada lagi pasien covid-19 yang tidak mendapat pelayanan kesehatan paripurna karena persoalan keterbatasan informasi," ujar mantan Menko PMK itu.
Puan mengapresiasi masyarakat yang proaktif menjadi relawan maupun membentuk komunitas untuk membantu menginformasikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Mereka juga menginformasikan kebutuhan donor plasma dan peminjaman tabung oksigen.
"Dalam menghadapi pandemi ini, semangat gotong royong rakyat Indonesia semakin kokoh dan terwujud nyata dalam berbagai aksi sosial yang muncul dari bawah," sebut dia.
Puan mengajak seluruh stakeholders di daerah, mulai dari gubernur hingga lurah maupun kepala desa proaktif berkomunikasi dua arah dengan warga. Dengan begitu, para pemimpin bisa mengetahui kebutuhan aktual rakyatnya.
"Manfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik luring maupun daring, agar rakyat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat ditangani para tenaga kesehatan dengan baik," tuturnya.
Selain itu, pemerintah diminta memasifkan informasi gelombang kedua covid-19. Terjadinya disinformasi mesti ditekan agar penanganan covid-19 dapat optimal dilakukan.
"Jangan sampai informasi yang tepat justru kalah dengan hoaks karena ketidakcermatan dalam melakukan komunikasi," ujar dia.
Pemerintah menyiapkan beberapa antisipasi mengatasi keterbatasan tempat perawatan covid-19. Di antaranya, mengalihfungsikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat isolasi dan perawatan virus korona.
Pemerintah juga menyiapkan Rumah Susun Nagrak sebanyak 2.273 tempat tidur dan Rumah Susun Pasar Rumput ada 5.952 tempat tidur. Penambahan kapasitas juga dilakukan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet sejumlah 1.200 tempat tidur.
Hingga 2 Juli 2021, kapasitas tempat tidur isolasi di 140 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta mencapai 11.134 tempat tidur. Sebanyak 10.220 tempat tidur atau 92% sudah terisi. (OL-1)
Secara umum sayuran berdaun memang jarang disajikan pada menu rumah sakit karena selain alasan praktis seperti penyimpanan dan pengolahan, juga sayuran berdaun cenderung tinggi purin.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved