Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PARA pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan konsistensi dalam mengatasi sejumlah kendala pada pengendalian covid-19 di Tanah Air.
"Masalah yang dihadapi dalam pengendalian covid-19 di Tanah Air memang cukup banyak, sehingga perlu konsistensi yang tinggi dalam menyelesaikan sejumlah kendala tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya Selasa (6/7). Sejumlah upaya, menurut Lestari, saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran covid-19.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali memang berdampak terhadap keseharian masyarakat. Karenanya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai aturan dan upaya PPKM darurat mulai dilalukan pemerintah, antara lain, jelas Rerie, pemerintah berupaya menekan mobilitas masyarakat hingga 50%, menertibkan harga obat covid-19, memulihkan pasokan oksigen, dan gencar melakukan vaksinasi covid-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok.
Untuk merealisasikan semua itu, banyak tantangan di lapangan. Namun, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, para pemangku kepentingan harus tetap konsisten dengan upaya yang dilakukan. Hanya dengan konsistensi yang tinggi dalam upaya merealisasikan sejumlah target pada proses pengendalian covid-19, diyakini Rerie, mampu mengatasi sejumlah kendala yang ada. Dengan teratasinya sejumlah kendala, Rerie berharap, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam proses pengendalian covid-19 dapat ditingkatkan.
Di sisi lain, Rerie menyarankan agar upaya sosialisasi setiap kebijakan yang diterapkan juga dilakukan secara masif dan konsisten agar masyarakat dapat memahani kebijakan tersebut dengan baik. Dengan kondisi tersebut, menurut Rerie, para pemangku kepentingan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian covid-19. Rerie berharap dengan pelibatan masyarakat secara aktif, upaya pengendalian covid-19 bisa dilakukan lebih masif dan mampu memutus rantai penyebaran virus korona. (OL-14)
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved