Dana Haji untuk Infrastruktur, Moeldoko Menyesatkan

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebut pemerintah telah menggunakan dana calon haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Mantan panglima TNI itu memastikan bahwa saat ini dana calon haji dikelola dan disimpan dengan aman oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

"Tidak ada hal seperti itu. Itu isu menyesatkan," kata Moeldoko kepada wartawan, Selasa (8/6).

Keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan haji tahun ini tidak lain karena alasan keselamatan, bukan karena dana untuk memberangkatkan sudah habis terpakai untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah, lanjut dia, tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, apa lagi bertujuan menghalang-halangi rakyat menunaikan ibadah haji.

"Kita tidak bisa memaksakan untuk memberangkatkan calon haji ke Tanah Suci. Faktor keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu juga sudah membantah isu tersebut.

Dana kelolaan haji, sambungnya, dialokasikan kepada instrumen investasi dengan profil risiko low to moderate. Sebanyak 90% dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

"Jenis investasi BPKH ini juga dapat dilihat di e-book Jenis Investasi di BPKH di situs resmi lembaga," terang Anggito.

Ia pun mempersilakan masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi. "Silakan diunduh dan dibaca secara cermat dan hati-hati, agar kita bicara sesuai fakta dan data," tandasnya.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain