Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta para pihak menghentikan hoaks dan kesimpangsiuran terkait dengan polemik penundaan haji dan persoalan pengelolaan dana haji.
Muchamad Nabil Haroen, dalam rilisnya di Jakarta, hari ini, mengatakan bahwa kebijakan haji itu untuk kemaslahatan.
"Beberapa waktu ini, beredar berbagai pernyataan terkait dengan pembatalan haji. Ada beberapa pernyataan dari politikus dan ustaz yang tidak tepat, bahkan menyudutkan pemerintah. Ketidaktepatan pernyataan ini juga dibarengi dengan informasi yang salah," kata Nabil Haroen.
Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 memutuskan membatalkan pemberangkatan haji 2021 dengan kaidah mencegah risiko dan mafsadah, seraya mendahulukan kebaikan atau maslahah. Hal itu, menurut Nabil Haroen, sangat jelas dan gamblang.
"Maka, para pihak yang memberikan pernyataan keliru tentang haji hendaknya tabayun, kemudian menyampaikan revisi di publik agar tidak menjadi pelintiran kebencian, bahkan kebohongan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca juga: Anggito Tegaskan Tidak ada Utang Perhajian ke Arab Saudi
Menurut dia, para pihak, baik tokoh parpol maupun mereka yang mengaku ustaz, yang beberapa hari belakang menyebar hoaks dan fitnah tentang penyelenggaraan haji seharusnya sadar diri dan mengkoreksi ucapannya.
"Sayang disayangkan jika fitnah, hoaks, dan kebencian itu seperti membarakan api di media sosial, yang efeknya membuat keributan dan perselisihan. Maka, sebaiknya tabayun, cek informasi secara akurat," ucapnya.
Kementerian Agama dan pihak terkait, lanjut dia, sebaiknya memperluas edukasi terhadap dana haji dan pengelolaannya, baik menggunakan media sosial maupun jaringan KUA yang telah diberdayakan Kemenag dengan wajah baru.
"Selain itu, literasi informasi tentang haji melalui ormas-ormas Islam, di antaranya NU dan Muhamamdiyah, sangat penting untuk menjangkau jemaah dan umat Islam yang lebih luas," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.(Ant/OL-4)
Tindakan Israel disebutkan merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian di kawasan.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah untuk haji, jika tidak akan diberikan pada negara lain
Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim 2025/2026.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi saat ini akan masuk tahap penyusunan desain.
Rosan belum dapat memastikan kapan pembangunan kampung haji dimulai.
Mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Indonesia di Mekah tampaknya bakal terwujud.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Terdapat usulan agar petugas haji dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dihapus.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved