Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta para pihak menghentikan hoaks dan kesimpangsiuran terkait dengan polemik penundaan haji dan persoalan pengelolaan dana haji.
Muchamad Nabil Haroen, dalam rilisnya di Jakarta, hari ini, mengatakan bahwa kebijakan haji itu untuk kemaslahatan.
"Beberapa waktu ini, beredar berbagai pernyataan terkait dengan pembatalan haji. Ada beberapa pernyataan dari politikus dan ustaz yang tidak tepat, bahkan menyudutkan pemerintah. Ketidaktepatan pernyataan ini juga dibarengi dengan informasi yang salah," kata Nabil Haroen.
Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 memutuskan membatalkan pemberangkatan haji 2021 dengan kaidah mencegah risiko dan mafsadah, seraya mendahulukan kebaikan atau maslahah. Hal itu, menurut Nabil Haroen, sangat jelas dan gamblang.
"Maka, para pihak yang memberikan pernyataan keliru tentang haji hendaknya tabayun, kemudian menyampaikan revisi di publik agar tidak menjadi pelintiran kebencian, bahkan kebohongan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Baca juga: Anggito Tegaskan Tidak ada Utang Perhajian ke Arab Saudi
Menurut dia, para pihak, baik tokoh parpol maupun mereka yang mengaku ustaz, yang beberapa hari belakang menyebar hoaks dan fitnah tentang penyelenggaraan haji seharusnya sadar diri dan mengkoreksi ucapannya.
"Sayang disayangkan jika fitnah, hoaks, dan kebencian itu seperti membarakan api di media sosial, yang efeknya membuat keributan dan perselisihan. Maka, sebaiknya tabayun, cek informasi secara akurat," ucapnya.
Kementerian Agama dan pihak terkait, lanjut dia, sebaiknya memperluas edukasi terhadap dana haji dan pengelolaannya, baik menggunakan media sosial maupun jaringan KUA yang telah diberdayakan Kemenag dengan wajah baru.
"Selain itu, literasi informasi tentang haji melalui ormas-ormas Islam, di antaranya NU dan Muhamamdiyah, sangat penting untuk menjangkau jemaah dan umat Islam yang lebih luas," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.(Ant/OL-4)
ISRAEL adalah ancaman terbesar bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Ini ditegaskan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam panggilan telepon dengan Mohammed bin Salman.
PUTRA Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Iran telah menghambat upaya meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah diumumkan AFC pada pekan ini.
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
AKANKAH gerakan emansipasi perempuan yang marak di Arab Saudi sejak beberapa tahun terakhir ini akan mengantarkan pada relasi gender setara?
Asep enggan memerinci kronologi perkaranya. Namun, sudah ada saksi yang dipanggil penyelidik untuk mendalami perkara ini.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi menteri agama RI yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi.
Menag Nasaruddin Umar memastikan saat ini belum ada pembahasan resmi soal pengurangan kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Ia minta publik tak resah
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
BADAN Pengelola Haji atau BP Haji meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait wacana bahwa Arab Saudi hendak memangkas kuota Jemaah Haji Indonesia hingga 50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved