Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah dan masyarakat berupaya bersama-sama membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif.
Bila hal itu bisa dilakukan, ia optimistis konten-konten negatif dan kejahatan digital seperti hoaks, penipuan daring, perjudian, ekspoitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital dapat ditekan hingga serendah mungkin.
"Ciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten-konten negatif yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Jokowi dalam Peluncuran Program Literasi Digital Nasional secara virtual, Kamis (20/5).
Ia menyadari untuk menciptakan banyak konten positif dibutuhkan kerja keras, utamanya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.
Pemerintah, sambungnya, tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital.
Kepala negara pun mengapresiasi 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional.
"Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar sehingga bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar semakin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif," tuturnya. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Intruksikan Kerja Sama Daerah untuk Tangani Pandemi
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved