Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEBERADAAN Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi bukti fakta kemerdekaan Indonesia di mata internasional. Indonesia harus secepatnya mendirikan dan memproklamirkan keberadaan organisasi kemanusiaan itu setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
Begitu perintah Presiden Soekarno kepada Menteri Kesehatan dr Buntaran Martoatmodjo untuk mendirikan Badan Palang Merah Nasional, seperti dilansir dari laman resmi PMI.
Maka, pada 5 September 1945 segeralah Panitia Lima dibentuk untuk merancang pendirian Palang Merah di Indonesia. Panitia Lima itu beranggotakan dr R Mochtar, dr Bahder Johan, dr Joehana, Dr Marjuki dan dr Sitanala.
Tepat satu bulan setelah Indonesia merdeka, akhirnya Palang Merah Indonesia resmi memiliki pengurus besar pada 17 September 1945, dengan ketuanya Mohammad Hatta, wakil presiden pertama dan juga proklamator kemerdekaan Republik Indonesia.
Dikutip dari laman Wikipedia, Setelah Hatta, tongkat estafet kepemimpinan PMI dipegang oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo (gubernur pertama Jawa Barat), dr Buntaran Martoatmodjo (pendiri PMI), Bahder Djohan (penggagas PMI dan Mendikbud era Kabinet Natsir), PAA Paku Alam VIII, Letjen (purn) Basuki Rachmat (TNI), Mayjen (purn) Dr Satrio (TNI), dr Soeyoso Soemodimedjo, Letjen (purn) Dr Ibnu Sutowo (TNI), Siti Hardjanti Rukmana (mantan mensos), Dr Mar'ie Muhammad (mantan menkeu) dan Jusuf Kalla (mantan wapres).
Kepemimpinan PMI di bawah Jusuf Kalla yang juga mantan wakil presiden itu berlangsung tiga periode, sejak 2009 hingga saat ini. Hingga Februari 2019 menunjukkan PMI sudah ada di 33 Provinsi, 474 Kabupaten/Kota dan 3.406 Kecamatan serta memiliki hampir 1,5 juta sukarelawan. (H-2)
Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah menjadi ajang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan
Mendukung Palestina bukanlah pilihan ideologis sempit, tetapi ekspresi dan pengejawantahan dari amanat konstitusi.
Ia mengatakan akar masalah konflik di Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan.
PENDIRI Universitas Malahayati dan Ketua Pembina YATBL Rusli Bintang angkat bicara di tengah kisruh internal yang terus bergulir di kampus yang didirikan lebih dari tiga dekade lalu.
PENGEBOMAN Israel di Jalur Gaza terus berlanjut pada hari pertama hari raya Idul Fitri. Beberapa serangan udara pada Minggu dini hari waktu setempat menewaskan puluhan orang.
PEMERINTAH Gaza telah memperingatkan akan bencana kelaparan di Gaza akibat penutupan perbatasan oleh Israel terhadap bantuan kemanusiaan dan medis.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved