Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TROPICAL Forest Alliance (TFA) mengadakan media gathering guna memperkenalkan aksi kolektif sebagai langkah menuju Forest Positive Future dan Investasi berkelanjutan di Indonesia, Jumat (30/4).
Selain mengenalkan TFA, media gathering bertujuan mengangkat narasi yang positif tentang hutan tropis melalui kekuatan aksi kolektif para non-state actor (nsa), selaku mitra TFA, dalam upayanya menghasilkan rantai pasok yang berkelanjutan menuju Forest Positive Future di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
TFA adalah sebuah serambi kemitraan netral para pihak, meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang diprakarsai oleh Consumer Goods Forum (CGF) pada tahun 2015.
Beranggotakan kurang lebih 170 partner, TFA merupakan platform global yang diwadahi oleh World Economic Forum (WEF) yang peran strategisnya adalah untuk membangun komunitas bersama untuk mencapai visi pemenuhan rantai pasok yang berkelanjutan
Peran TFA di Asia Tenggara adalah untuk memperkuat kemitraan strategis antar pihak, utamanya non-state actors (NSA) untuk mendorong narasi Forest Positive Future.
Selain itu, TFA menjadi katalisator terciptanya kemitraan lewat publikasi berbasis data dan fakta serta memobilisasi investasi ramah lingkungan di tingkat yurisdiksi sebagai solusi untuk mencapai rantai pasok yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan rendah emisi di regional Asia Tenggara
Di penghujung fase 2 bulan Mei 2021, Sekretariat TFA di Asia Tenggara telah memobilisasi diskusi para pihak untuk sebuah studi yang mengangkat prestasi Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi deforestasi yang bersumber dari komoditas
“Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dalam pidatonya pada acara puncak Perubahan iklim tanggal 22 April minggu lalu menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Rizal Algamar, Direktur TFA Southeast Asia
“Selaras dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri LHK (Siti Nurbaya) bahwa deforestasi di Indonesia pada periode 2019/2020 telah terjadi penurunan sebesar 75,03% dibandingkan periode sebelumnya. Pencapaian yang luar biasa,” jelasnya Rizal pada keterangan pers, Sabtu (1/5).
Rizal menjelaskan bahwa selama hampir 8 bulan, TFA dan Daemeter melakukan studi untuk mendokumentasikan progress, driver, dan future prioritie” dalam pencapaian satu dekade penurunan deforestasi yang disebabkan oleh komoditas di dua negara (Indonesia dan Malaysia).
Studi ini dikaji mendalam melalui proses literature review, analisa kebijakan, dan melibatkan hampir 300 peserta secara keseluruhan yang meliputi 5 kali diskusi diskusi terfokus secara virtual, interview (50 organisasi) dan survei.
Menurut Rizal, kebijakan kunci seperti Moratorium Sawit, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Penguatan tata kelola di tingkat subnational, dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertanggung jawab untuk merestorasi dan memitigasi aksi kebakaran hutan dan gambut.
“Serta pelibatan aktif Indonesia dalam REDD+ adalah terobosan kebijakan pemerintah yang terbukti berhasil mendorong laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan yang sangat perlu kita apresiasi,” tutur Rizal.
Selaras dengan kebijakan pemerintah tersebut, para non-state actors (NSA) mitra TFA juga bergotong royong mendukung pencapaian pemerintah lewat aksi-aksi nyata yang didokumentasikan dalam business case dan policy brief yang akan TFA publikasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Milka Camelia, Private Sector Lead, mengatakan,”Mitra-mitrakami di private sektor sangat serius dalam mendukung pencapaian pemerintah lewat langkah langkah nyata, baik melalui program pilot yang dilakukan secara individual ataupun secara aksi kolektif.”
Milka menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem bersama dan sekaligus menciptakan lingkungan pengungkit (enabling environment) untuk pencapaian yang lebih besar.
“Kami melihat bahwa mereka sudah menyadari bahwa komitmen dan aksi nyata mereka dalam melakukan transformasi akan sangat menentukan keberlanjutan perusahaan dan penerimaan masyarakat. Hal ini terefleksi dengan prinsip perusahaan yang diemban yaitu planet dan people sama pentingnya dengan profit,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Janne Siregar, Jurisdiction Lead, menjelaskan, dalam konteks rantai pasok, tiga mitra kami yaitu NESTE-GAR dan SPKS berupaya melakukan pemetaan petani sawit di 3 desa prioritas di Kabupaten Siak.
“Upaya ini bertujuan untuk melibatkan petani sawit ke dalam rantai pasok serta ke depannya mendukung petani yang teridentifikasi, dengan skema pendanaan, pemberdayaan pengetahuan agronomi dan akses pasar,” katanya.
“Hal ini nantinya dapat membantu Pemerintah Siak dalam hal target replanting ataupun perlindungan hutan dan gambut. Upaya ini kami dokumentasikan untuk mendorong munculnya aksi kolektif yang lebih banyak untuk mendukung petani terlibat dalam upaya produksi yang berkesinambungan,” tutur Janne.
Dalam keseimpulnya, Rizal mengatakan,”Kita perlu bergotong royong sebagaimana nilai yang dikandung Bangsa kita, agar pencapaian SDGs dan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC sebesar 29% atau 41% dengan dukungan dunia internasional.”
“ Diperlukan aksi yang real dan kolaborasi dari berbagai sektor dan juga antara non-state actors agar penurunan emisi tercapai dan rakyat juga sejahtera,” tambahnya. (Nik/OL-09)
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada terganggunya program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalimantan Selatan.
Dana RBP REDD+ GCF merupakan dana untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan.
DUTA Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Rut Krüger Giverin melakukan penanaman bersama dan berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Selatan.
Bibit pohon yang ditanam, yakni mahoni, durian, jati putih, jabon merah, jambu mente, rambutan, durian musang king, alpukat okulasi, pala, manggis, sukun, bitti, dan jengkol.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meresmikan persemaian skala besar di lima provinsi.
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Kerja sama ini dilakukan menyusul adanya pilot project restorasi dan pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Tengah.
Pemerintah mengusung empat strategi utama: pencegahan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan ekosistem gambut, dan rehabilitasi hutan dan lahan.
Buruknya perlakuan terhadap ekosistem gambut pun menyebabkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ikut meningkat.
Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan memerlukan komitmen dan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana intervensi secara efektif,
Sudah sejak sepekan terakhir upaya pembasahan gambut dilakukan tim Satgas Karhutla, menyusul mulai terbakarnya area gambut di sekitar bandara dan hutan lindung Liang Anggang
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan terus terjadi dan mulai merambah areal lahan gambut di sejumlah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved