Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERMINTAAN Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin agar memberikan dispensasi bagi santri untuk bisa mudik Lebaran 2021 dikritik. Permintaan itu dinilai menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintah.
"Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran covid-19 di saat mudik," kata Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, hari ini.
Djoko menilai saat ini semua pihak sudah sepakat dengan kebijakan pelarangan mudik. Bahkan, pengusaha bus disebut mau menaati aturan meski terdampak besar.
"Justru, sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," ujarnya.
Menurut dia, permintaan Ma'ruf akan menimbulkan dampak tidak baik terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dia memprediksi banyak pihak akan melakukan permintaan dispensasi.
Baca juga: Guru Besar UIN: Puasa Bermutu Dapat Menahan Diri dari Hoaks
"Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR, serta para ketua partai minta dispensasi. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah. Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap para santri mendapatkan pengecualian untuk mudik pada libur Lebaran 2021. Harapan ini disampaikan di tengah larangan pergerakan manusia untuk mencegah penularan kasus covid-19.
Juru bicara Wapres Masduki Baidlwoi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan keinginan Wapres itu dapat dituangkan dengan meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Wapres Ma'ruf Amin sendiri.
"Dalam hal tertentu, kalau dianggap perlu, Wapres meminta Pengurus Besar NU untuk bikin surat secara khusus apakah kepada Presiden atau Wapres atau Dirlantas Nasional supaya ada dispensasi," kata Masduki, Jumat, 24 April 2021.
Masduki mengatakan hal itu penting agar para santri dapat pulang bertemu dengan orang tuanya setelah menempuh pendidikan asrama di pondok pesantren.
"Wapres meminta agar ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing dengan tidak dikenai aturan ketat terkait larangan mudik, yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini," kata dia.(Medcom.id/OL-4)
Selama angkutan Lebaran 2025, Pelni juga menyediakan total 12.750 tiket gratis untuk arus mudik dan arus balik.
Sebagai satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan jalan, ban berperan vital dalam keselamatan dan kenyamanan berkendara.
Jenama produk kecantikan di bawah naungan ParagonCorp, Oh My Glam (OMG) sukses menggelar Program Mudik Gratis pada Lebaran lalu.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan program Balik Kerja Bareng BPKH 2025. Kegiatan dilakukan serentak di 5 kota besar, yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
PIHAK kepolisian masih memberlakukan One Way dari di KM 188 - KM 72. Antrian Kendaraan masih terjadi namun terpantau lancar Senin (7/4) selama arus balik mudik
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
MENKO Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan bahwa kenaikan kasus covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan kesalahan bersama.
Polri gelar Operasi Ketupat sebagai langkah pendukung penerapan kebijakan pemerintah, utamanya terkait peniadaan mudik Idul Fitri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved