Arsul Sani Sayangkan Hilangnya Nama Tokoh Islam dalam Buku Sejarah

WAKIL Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR-RI Asrul Sani menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam beberapa bulan terakhir.

Arsul menyebutkan setidaknya ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya menciptakan beban politik bagi Presiden Joko Widodo. 

"Pertama hilang atau tidak adanya frase agama dalam draft atau rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No.  57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan," jelas Asrul.

"Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud," ungkapnya. 

Arsul menuturkan sejumlah kalangan Nahdhiyin khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bukan hanya nama Hasyim Asyari yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.

Nama Abdurahman Wahid (Gusdur) juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. 

"Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," imbuhnya, Rabu (21/4).

Nama Gusdur, menurut Asrul, hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gusdur.  

"Yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu," jelasnya.

Arsul juga mempertanyakan nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku  yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Sru/OL-09).