Kamis 08 April 2021, 16:10 WIB

Mudik Dilarang Pemerintah, Tapi Ada Pengecualian

Selamat Saragih | Humaniora
Mudik Dilarang Pemerintah, Tapi Ada Pengecualian

MI/Koresponden
Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.

 

PEMERINTAH resmi melarang mudik pada 6-17 Mei 2021. Larangan ini berlaku bagi swasta, pegawai BUMN/BUMD dan aparatur negara di seluruh wilayah Indonesia.

Namun sebelum dan sesudah tanggal 6-17 Mei 2021, masyarakat diimbau agar tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah, kecuali keadaan mendesak dan penting.

Selain itu, mudik lokal di wilayah Jabodeabek juga tidak diizinkan. Walau begitu ada beberapa pengecualian untuk masyarakat yang diperbolehkan mudik.

Dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri 1442 dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan pada poin G Nomor 2 disebutkan pengecualian berlaku pada kendaraan pelayanan distribusi logistik.

"Selain itu pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga dan kepentingan persalinan didamping maksimal dua orang," demikian dikutip dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 yang ditandatangai Doni Monardo, di Jakarta, Kamis (8/4).

Bagi mereka yang dikecualikan wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau surat izin ke luar/masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.

Adapun bagi pegawai instansi pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN), BUMN, anggota TNI/Polri harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan pejabat serta identitas serta pelaku perjalanan.

"Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan," tulis SE yang ditandatangani Doni Monardo, pada 7 April 2021.

Sementara bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah. (Ssr/OL-09)

Baca Juga

firstincare.com

Ketahui Ciri-Ciri Lansia yang Sehat Jasmani dan Rohani

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 12 April 2021, 06:00 WIB
Untuk menjaga kondisi sehat ini mereka memerlukan asupan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup dan rutin...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Cerita Bambang Brodjonegoro jadi Menristek Terakhir

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 12 April 2021, 05:50 WIB
Bambang Brodjonegoro menceritakan sempat mengusulkan agar kementeriannya kembali menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi...
MI/Dok Kemenag RI

Arab Saudi Belum Beri Sinyal Soal Haji, Kemenag Tetap Persiapan

👤Siswantini Suryandari 🕔Senin 12 April 2021, 05:10 WIB
Plt Dirjen PHU Khoirizi H Dasir menyampaikan sampai saat ini belum ada negara yang sudah mendapat informasi dari Arab Saudi terkait...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya