Pemerintah Diminta Tegas Larang Mudik Tanpa Kecuali

PENGAMAT Transportasi Djoko Setijowarno minta pemerintah bersikap tegas dan bijak terhadap pelarangan mudik Lebaran 2021. Pelarangan tersebut dinilai harus tanpa pengecualian.

"Tidak perlu ada pengecualian. Sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3).

Menurut Djoko, adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran akan menimbulkan banyak penafsiran. Bahkan, berpotensi terjadi penyimpangan hingga pungutan liar.

Misalnya, pelaku perjalanan mudik diharuskan menyertakan surat keterangan.

Menurut Djoko, surat keterangan dibolehkan mudik dapat dijadikan lahan subur para oknum.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu menuturkan, pemerintah perlu menata pelarangan mudik Lebaran 2021.

Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta, dan pelabuhan harus dihentikan.

Larangan mudik berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sebelum dan sebelum tanggal tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan pergerakan ke luar daerah.

"Pada 2020, operasional kereta api jarak jauh, kapal laut, dan penerbangan domestik dan internasional, berhenti operasi mulai 25 April hingga 9 Mei atau selama 15 hari," ujar Djoko. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama