Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, opsi pembelajaran tatap muka (PTM) wajib disediakan semua sekolah. Hal itu akan dilaksanakan setelah program vaksinasi rampung.
"Boleh saja buka dua hari dalam satu minggu, tapi opsi tatap muka wajib dilaksanakan. Itu kira-kira cara kita mencapai target kita pada tahun ajaran baru, hampir semua sekolah diberi opsi tatap muka," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Kamis (18/3).
Menurutnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung selama kurang lebih setahun berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. PJJ tidak hanya berdampak pada learning loss tapi juga masalah sosial lainnya seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar dan bahkan kekerasan pada anak.
"Risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19," imbuhnya.
Selain itu, muncul persepsi orang tua yang menilai peranan sekolah selama pandemi tidak maksimal. Kegiatan PJJ sejauh ini telah menambah beban orang tau dan mempunyai banyak kendala yang berbeda di setiap daerah, sehingga terjadi kesenjangan capaian belajar.
Baca juga : Sudah Berjalan Baik, Vaksinasi Covid Jangan Sampai Temui Hambatan
"Perbedaan askes dan kualitas dapat menyebabkan kesenjangan ini lebih lebar. Learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka," papar Nadiem.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa PTM sudah diperbolehkan pemerintah sejak awal tahun 2021. Pemerintah telah merekomendasikan sekolah untuk memulai PTM dengan sejumlah syarat terkait kesehatan peserta didik.
Nadiem menambahkan bahwa pelaksanaan PTM sudah diserahkan kepada pemda. Sehingga, keputusan tersebut disesuaikan dengan perkembangan pandemi yang terjadi di daerah.
"Kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolah-sekolah mereka belum buka walaupun mereka di daerah terpencil, walaupun internet susah dan lain-lain, itu adalah prerogatifnya pemda sejak Januari," tegasnya.(OL-7)
kejagung memastikan akan memanggil lagi eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Anang berjanji akan terbuka memberikan informasi jika Nadiem dipanggil lagi. Namun, pemeriksaan, tergantung dari kebutuhan penyidik dalam menangani perkara.
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Grup WA tersebut diduga sudah dibuat sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai menteri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih melacak keberadaan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020-2024 Jurist Tan
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Perusahaan ini fokus menggunakan teknologi vaksin berdasarkan mRNA pada Desember 2020, vaksin COVID-19 produksi mendapatkan izin penggunaan darurat di amerika serikat.
MEDIAINDONESIA.COM 20 Mei 2025 menurunkan berita berjudul ‘Covid-19 Merebak di Singapura dan Hong Kong, Masyarakat Diminta Waspada’.
Seiring dengan merebaknya kasus mpox, muncul banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan vaksin covid-19.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved